Jawaban Bupati Landak Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Senin, 17 Oktober 2016

Landak (Sorot Post) - Menanggapi syaran dan pendapat dari fraksi PDI Perjuangan yang disampai lewat pemandangan Umumnya pada 11 Oktober yang lalu terhadap raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Landak nomor 4 tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor (KIM) menyatakan kerja sama pengelolaan dengan pihak swasta yang sudah mendapat perizinan, untuk memperhatikan lingkungan lahan sekitar mulai dari akses jalan keluar masuk termasuk memberikan kesempatan bekerja bagi warga setempat maupun lokal dan bekomitmen memenuhi tanggungjawab lingkungan serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup jangan sampai menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup di kemudian hari.

Selain itu fraksi PDI Perjuangan DPRD Landak juga meminta KIM wajib menyerahkan ruang terbuka hijau berupa tanaman dan lahan konserfasi serta  mengharapkan adanya sanksi tegas hukum apa bila ternyata dalam proses pembangunan KIM terdapat pelanggaran hukum masalah perizinan atau hal tidak sesuai yang di atur dalam rancangan peraturan daerah itu.

Jawaban Penjabat Bupati Landak, Ir. Jakius Sinyor melalui Pj. Sekda Kabupaten Landak, Alpius menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Landak menyambut baik atas usul, syaran, pendapat maupun pertanyaan yang di sampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Landak sesuai agenda yang telah disusun," ujar Alpius pada rapat paripurna ke-31 masa sidang ke-1 tahun 2016 DPRD Kabupaten Landak tentang penyampaian jawaban Bupati Landak atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak terhadap raperda inisitif eksekutif tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor (KIM) diruang rapat utama DPRD Landak Senin (17/10).

Menurut Alpius, sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang- undang nomor 3 tahun 2015 tentang perindustrian dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan prinsif tepat fungsi dan tepat ukuran.

Selanjutnya,  menanggapi dari fraksi, Golkar, Nasdem, Gerindra,  Demokrat, Landak barobah yang secara umum meminta penjelasan terkait selisih luas lahan setelah dilakukan pengukuran kembali dan kenapa KIM di bagi menjadi Dua wilayah. Setelah menelaah dan mempelajari secara cermat terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tersebut maka Alpius menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang di maksud secara sekaligus.

Menurut Alpius, penganggaran untuk KIM telah di tetapkan sebagai salah satu dari 14 kawasan industri di seluruh Indonesia. Berdasarkan pengukuran tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Kalimantan Barat yang didampingi tim percepatan KIM dan petugas penunjuk batas.

Dari hasil sourve pengukuran dan pemetaan terdapat perbedaan selisih luas 0,16 hektar dari kawasan sebagai mana tercantum pada Perda nomor 4 tahun 2015. Dari 336 hektar. Setelah dilakukan pengukuran ulang, di peroleh luasan akhir 335, 84 hektar.(Sartiman)

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS