Hasil Rapat Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Melawi Bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi

Rabu, 19 Oktober 2016

Melawi, Nanga pinoh (Sorot Post) -  Hasil rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Melawi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan dan susunan struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) (18/10)telah membuahkan hasil.
Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi mengungkapkan bahwa dari hasil kesimpulan pembahasan rapat disepakati ada 19 dinas dan 5 badan. Antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan.
Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pangan dan Perkebunan serta Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
Sementara untuk badan kata Iif, untuk SOPD Badan disepakati terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur dan Sekretariat KORPRI (tidak termasuk (SOPD, namun melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan). Dari SOPD badan dan Dinas Pemkab Melawi juga ditetapkan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah.
“Kita memang akan mengupayakan menargetkan selesai pada tahun ini untuk Perda SOPD. Sehingga tahun depan pelaksanaan APBD sudah bisa menyesuaikan SKPD yang sudah dibentuk baru itu. Harapan kita, paling tidak bisa lebih efisien, efektif dalam pelaksanaan kebutuhan daerah dan nasional,” ungkap Iif, kepada wartawan diruang kerjanya, pada selasa 18 oktober 2016.
Sebelumnya Bupati Melawi, Panji, kepada wartawan  mengatakan bahwa untuk SOPD baru, diwajibkan sudah mulai digunakan pada tahun anggaran baru yakni ditahun 2017.
“Makanya kita berharap teman-teman di DPRD, bisa memberikan dukungan yang maksimal, sehingga SOPD baru ini bisa cepat ditetapkan,” harapnya.
“Dengan begitu, pembahasan KUA-PPAS baru tahun 2017 juga bisa menyesuaikan SOPD baru nantinya. Artinya APBD 2017 tidak bisa diproses, kalau SOPD barunya belum ada. SOPD baru inikan organisasi pemerintah daerah. Nah, kalau ini tidak ditetapkan sama saja kita tidak ada pemerintahan. Ini diamanahkan lansung oleh perundang-undangan,” pungkas Panji. by. Hadi

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS