Dwi Joko Prihanto (Pengacara):Surat Pernyataan Pola Bagi Hasil PT. MAK Tidak Jelas

Kamis, 27 Oktober 2016

Landak (Landak) -  Dwi Joko Prihanto,SH dan Henok, SH sebagai Pengacara, kelima masyarakat yang dituduh atau dilaporkan oleh pihak perusahaan PT. MAK (Mustika Adi Khatulistiwa) atas dugaan kasus Pencurian buah kelapa sawit di PT. MAK Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Kalimantan Barat.
Setelah selesai persidangan yang digelar pada Rabu,  26 Oktober 2016 kemarin,  Dwi Joko Prihanto,SH mempertanyakan ke absahan surat perjanjian jual beli dan bagi hasil antara pihak perusahaan PT. MAK dengan masyarakat petani sawit yang menyerahkan lahannya kepada pihak perusahaan.
Menurut Dwi Joko Prihanto,  SH yang didampingi oleh temannya Henok, SH mengemukakan akan melihat fakta-fakta dipersidangam dan mendengar keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan pihak Kejaksaan maupun dari saksi -saksi yang meringankan dari Penasehat Hukum dan fakta-fakta dipersidangan sangat jelas sekali bahwa yang menjadi pokok inti persoalan adalah masalah surat pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh masyarakat yang didalamnya adalah ingkar janji  (Wan Prestasi) dalam bagian ini maka menimbulkan sebuah kebingunan dari pihak masyarakat  karna penyerahan-penyerahan lahan itu itu pada tahun 2009-2010 yang kurang lebih enam tahunan, bayangkan saja  mereka (masyarakat)  hanya merasa menerima 6 tahun sekali, dan sesuai fakta dipersidangan masyarakat hanya menerima 50 ribu lebih itupun dalam satu tahun sekali, kalau dihitung perbulan hanya menerima 6 ribu aja, terang Dwi Joko Prihanto pada www. sorotpost. com kamis, (27/10/16) siang tadi.
Didalam surat pernyataan itu sendiri, pola bagi hasil pihak Perusahaan PT. MAK dengan petani isi surat tersebut itu tidak jelas,  tambah Dwi Joko Prihanto. Menurutnya,  sesuatu yang tidak jelas inilah yang menyebabkan masyarakat petani kebun PT. MAK mempertanyakan sesuatu yang tidak jelas kepada kepada pihak PT. MAK.(Mustika Adi Khatulistiwa)
"Sebanyak 2 kali dipertanyakan oleh masyarakat tentang bagi hasil, dan masyarakat tidak mendapat jawaban apa-apa dari PT. MAK sehingga akhirnya masyarakat membuat keputusan bersama sebanyak 26 orang pemilik lahan untuk melakukan pemagaran lahan dengan tujuan supaya pihak perusahaan PT. MAK tidak memanen sawit dikebun mereka," papar Dwi Joko Prihanto pengacara 5 masyarakat yang dinyatakan terdakwa oleh pihak Kejaksaan Ngabang.
Sambung Dwi Joko Prihanto, SH bentuk kekecewaan masyarakat atau bentuk protes terkait bagi hasil akhirnya mereka melakukan pemagaran lahan dengan secara adat, terangnya.
Diterangkan pengacara dari kelima terdakwa atas kasus pencurian buah kelapa sawit yang saat ini mendekam di rumah tahanan (rutan) Ngabang selama 3 bulan, untuk kasus yang ditangani pihak mereka,  dalam pembuktian apakah mereka bersalah atau tidak, dalam hal ini pembuktiannya belum karna kasusnya beberapa terdakwa masih dalam konteks pembuktian oleh sebab itu dalam keputusan beberapa terdakwa hanya dipengadilan yang memutuskannya adalah oleh Hakim karna kasus ini masih tahap proses yang sedang berjalan,  kalau praduga tak bersalah itu tetap, Terang Dwi Joko Prihanto,  SH.  (Red. Y)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS