Cornelis Ingatkan Para Kepala Desa untuk Menggunakan ADD Dengan Benar

Jumat, 14 Oktober 2016

Gubernur Kalbar, Cornelis mengingatkan kepada para kepala desa supaya dalam penggunaan  Anggaran Dana Desa (ADD) haruslah dengan benar dan untuk kepentingan masyarakat desa serta membuat pelaporan dengan benar sesuai kaidah laporan keuangan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.


Seperti yang disadur dari Pontianak Post , Cornelis juga akan memanggil Bupati dan Wali Kota serta Ketua DPRD di Kalbar yang sampai saat ini belum berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan dari BPK. 

“Dengan dipanggilnya untuk konsultasi lagi dengan BPK, mudah-mudahan pelaporan keuangan 2015 bisa WTP,” ujar Cornelis, ketika memberikan pengarahan pada Dialog Terbuka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang membahas tentang pemantapan pemahaman pengelolaan dana desa, di Pontianak Convention Center (PCC) Pontianak, Kamis (13/10). 

Acara tersebut juga dihadiri Anggota VI BPK RI Bahrullah Priyanto, Gubernur Kalbar Cornelis, Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Didi Budi Satrio, Anggota Komisi XI DPR RI G Michael Jeno, Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie, Ketua DPRD Kalbar M Kebing L, dan para undangan lainnya. Perserta dialog terbuka, sekitar 500 orang terdiri dari Pendamping Desa dan Kepala Desa yang mewakili 14 kabupaten kota di Provinsi Kalbar.
Menurut Cornelis, di Kalimantan Barat sekitar 300.000 masyarakat miskin tinggal di pedesaan dan 70 ribu di perkotaan. Sebenarnya tidak ada kata miskin di Kalbar, karena semua sudah tersiapkan oleh alam, tinggal bagaimana manusia memanfaatannya. 
Tahun 2015, dana yang dialokasikan untuk 1.898 desa se-Kalbar mencapai Rp537.066.748.004, dari total dana desa Rp20.667 triliun. Dengan rata-rata perdesa menerima Rp282.964.576. Tahun 2016, dana desa yang diterima Rp1.241.607.506.00, dengan rata-rata perdesa Rp628.026.053.00. Adanya peningkatan tersebut karena penambahan pagu APBN menjadi 47 triliun tahun 2016, dan penambahan desa baru sebanyak 79 desa. Sehingga jumlah desa di Kalbar menjadi 1.977 desa.
Mantan Bupati Landak  ini menegaskan, jangan sampai Kepala Desa salah mengelola dana itu serta harus mengantisipasi jangan sampai terjadi masalah hukum. “Kita berikan penjelasan agar Kepala Desa mengerti dan paham menggunakan keuangan desa sesuai dengan Undang-Undang dan bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab, karena sudah ada Kades yang berurusan dengan hukum karena diduga penyalahgunaan ADD. Maksud kita supaya jangan berlanjut,” ujar Cornelis.(Mar/Mul)

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS