Perusahaan Harus Tepat Waktu Bagi Lahan

Jumat, 02 September 2016

Landak ( Sorot Post) - Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Landak Alpius, menghimbau kepada perusahaan-perusahaan perkebunan yang berinvestasi di Landak untuk tidak terlambat membagi kebun masyarakat.
"Masalah pembagian kebun-kebun masyarakat ini jangan lagi sampai telat waktu, sebab itu yang kasang-kadang bisa memicu konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan," ujar Alpius pada Jumat (2/9/2016).

Sehingga pihak perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Landak, untuk senantiasa mengikuti aturan Permentan 98 tahun 2013. Tentang pola kemitraan, khususnya pembagian kebun-kebun masyarakat.
"Jika sudah memang waktunya harus segera direalisasikan, itu bisa mengurangi konflik. Namun jika terlambat perusahaan itu, maka itulah yang bisa menimbulkan gejolak-gejolak di dalam perusahaan tentang bagi hasil itu," jelasnya.
Disampaikan Alpius lagi, karena masyarakat dalam 48 bulan sampai dengan 60 bulan. Kadang kala belum dibagi, atau pemilahan antara kebun inti dan kebun plasma belum terlaksana. Sehingg itu yang bisa memicu konflik dan selama ini terjadi di Landak.
Lanjutnya lagi, sebab jika berkaca pada kesepakatan pola yang lama atau perusahaan-perusahaan yang sudah lama berinvestasi. Banyak yang pola 80 : 20, dan sementara untuk investasi perusahaan-perusahaan yang baru sudah mengarah pada pola 70 : 30.
"Tapi yang 70 : 30 itu dengan tetap mengacu pada biaya investasi, tapi kalau 80 : 20 itu memang dianggap masih sangat merugikan petani. Karena tingkat kesejahteraan petani tidak akan pernah meningkat jika 80 : 20," ungkapnya.
Diakuinya, saat ini untuk perusahaan seperti HPI Group atau Djarum sudah mengarah ke 70 : 30. Kemudian yang lain juga sudah mengarah 70 : 30, seperti PT Hilton. Sedangkan PT Sampoeran belum ada pembagian lahan karena masih baru operasi," pungkasnya (Red/Y)

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS