KPU LANDAK ADAKAN BIMTEK PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN AD-HOCK

Jumat, 30 September 2016

Landak (Sorot Post)Bimbingan teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan badan ad-hock dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017 Dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak di Aula Sekretariat KPU Kabupaten Landak, Kamis (29-30/9/2016).

Sebanyak 26 orang peserta yang hadir dalam Bimbingan Teknis yang terdiri dari erdiri dari Sekretaris dan Bendahara PPK se Landak dengan narasumber John Samosir dari BPKP Provinsi Kalimantan Barat.Selain itu Bimtek ini juga dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris dan Para Kasubag KPU Kabupaten Landak. 

Ketua KPU Landak, Lomon, dalam sambutannya menyampaikan bahwa  pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Ad Hoc harus benar-benar memahami seluruh tata cara yang sudah ditentukan, sehingga pada saat pemilihan sudah berakhir tidak  seorangpun dari bapak dan ibu sekretaris dan bendahara PPK yang berurusan dengan hukum.

Pemilihan Kepala Daerah Landak Tahun 2017 bisa sukses dan berkualitas bila disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik. Jika terjadi masalah atau bermasalah itu bukanlah berkualitas

Johnson Samosirmenerangkan  tentang Kebutuhan Pendanaan Pemilukada, Pengesahan Hibah Pemilukada, Penggunaan Anggaran diluar RAB, Penyaluran, Penggunaan, Pembayaran dan mekanisme Pertanggungjawaban dana hibah untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017.

Mekanisme Verifikasi atas bukti-bukti pengeluaran oleh PPK, penyaluran penggunaan pembayaran dan pertanggungjawaban Badan Penyelenggaran Pemilihan Ad Hoc, pertanggungjawaban BPP Ad Hoc, bukti-bukti pertanggungjawaban dinyatakan sah, mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana yang diterima dan digunakan oleh PPK, PPS dan KPPS, batasan penyelesaian pertanggungjawaban badan ad hoc, kelengkapan atas bukti-bukti pengeluaran dana di KPU, kelengkapan atas bukti-bukti pengeluaran dana di PPK, kelengkapan atas bukti-bukti pengeluaran dana di PPS, kelengkapan atas bukti-bukti pengeluaran dana di KPPS, Pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Sisa Penggunaan dan Laporan serta revisi dana tahun berikutnya.

“Prinsipnya bahwa semua penggunaan anggaran, dana yang diterima dan digunakan harus ada bukti-bukti yang sah misalnya kwitansi, dokumentasi dan bukti-bukti lain yang sah,” katanya.

Ia menambahkan,  setiap elemen dalam organisasi KPU Landak yaitu PPK, PPS dan KPPS adalah bagian dari team work KPU Landak, keberhasilan dan kegagalan, adalah salah satu elemen dan merupakan tanggungjawab bersama. (Red/Y)

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS