Kalbar Komitmen Berantas TKI Illegal

Kamis, 29 September 2016

Pontianak (Sorot POst) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyataan, Provinsi Kalbar siap berantas TKl llegal yang selama ini bekerja di Malaysia maupun negara lain. Orang nomor satu di Kalbar itu mengungkapkan pihaknya mendukung program itu Bersama dengan KPK dan Kementerian/Lembaga terkait. “Pemerintah Kalbar akan membenahi tata kelola layanan TKI melalui Program Poros Pelatihan dan Pemberdayaan TKl Daerah Perbatasan. Sebagai langkah awal, Pemprov Kalbar  akan melakukan revisi terhadap peraturan Gubernur terkait penanganan TKI sehingga sesuai dengan konsep program yang mendekatkan pelayanan ke kabupaten. Karena itu saya memilih lima kabupaten yang dekat dengan perbatasan Malaysia untuk menjadi titik Iokasi pelaksanaan program ini," ujar Cornelis, pada kegiatan penandatangan Komitmen Bersama Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (27/9) 

Penandatanganan Komitmen Bersama Program Perbaikan Tata Kelola Layanan Tenaga Kerja Indonesia di Wilayah Provinsi Kalbar, oleh Gubernur Kalbar, Bupati Sanggau, Bupati Sambas, Bupati Sintang, Bupati Bengkayang, Bupati Kapuas Hulu, Walikota Pontianak, Kepala BNP2TKI, Dirjen Binapenta Kemenaker, Perwakilan Kemenko PMK, Duta Besar RI Untuk Malaysia, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalbar, Kepala Pewakilan Bank Indonesia Kalbar, Kepala OJK Kalbar, Kapolda Kalbar, Kepala Kantor Wilayah BPJS Kalbar, dan disaksikan Pimpinan KPK.
Wakil Ketua bidang penindakan KPK, Irjen Pol. (Purn) Basaria Panjaitan, program poros ini telah dimatangkan dalam Rapat Koordinasi sekaligus pembahasan rencana aksi program di kantor Gubernur Kalbar pada 26 September 2016 kemarin dengan melibatkan 15 instansi terkait. Dalam program ini ada 3 terobosan layanan yaitu, Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu. Layanan Deportasi Terintegrasi dan Layanan Pemberdayaan TKl Produktif dan Keluarganya. Program ini akan diterapkan di 5 lokasi, yaitu Kabupaten Sanggau (Entikong), Sambas, Kapuas Hulu, Bengkayang dan Sintang.
"KPK bukan hanya akan memberikan dukungan, tapi juga akan mengawasi setiap progress dari pembenahan tata kelola layanan TKl inl," ujar purnawirawan Polisi bintang dua itu. Dengan berjalannya Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKl Daerah Perbatasan maka diharapkan layanan TKl menjadi layanan yang transparan, murah, cepat dan bebas praktek korupsi. (Intipos.com)

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS