27 RIBU TENAGA KERJA DI LANDAK BELUM TERDAFTAR BPJS

Kamis, 15 September 2016

Ngabang (Sorot Post) -  Ada Sekitar 27 ribu tenaga kerja di Kabupaten Landak belum terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal sesuai Undang-undang, perusahaan wajib mengikutsertakan para tenaga kerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Muhyidin di Ngabang mengatakan, para tenaga kerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan itu bekerja pada skala usaha mikro menengah dan besar. Bahkan, lebih banyak terdapat di sektor perkebunan.
“Sedangkan tenaga kerja yang sudah terdaftar diprogram BPJS Ketenagakerjaan sekitar 12 ribuan. Dengam demikian bisa kita lihat, separuh tenaga kerja di Landak ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata  Muhyidin saat acara konsolidasi organisasi dan penguatan serikat FSB Kamiparho KSBSI Kabupaten Landak, Rabu (14/9).
Dijelaskannya, dari separuh tenaga kerja yang belum terdaftar itu, sebagian besar perusahaan tempat mereka bekerja sudah terdaftar.
“Namun masih ada sebagian pekerjanya belum terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan itu kebanyakan dari tenaga Buruh Harian Lepas (BLH) disektor perkebunan,” katanya.
Dikatakan Muhyidin, bagi perusahaan yang belum mendaftarkan para tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, secara bertahap mereka akan memberikan pemahaman dan edukasi dengan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai kewajiban tentang BPJS Ketenagakerjaan.
“Selain itu, kita juga melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dengan mendatangi langsung perusahaan tersebut,” ucapnya.
Sementara itu,  Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan meminta perusahaan untuk mengikutsertakan para tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Apalagi tercatat sekitar 27 ribu tenaga kerja di Landak tidak diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Rekson Silaban menegaskan, perusahaan yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan sanksi hukum berupa pidana dan denda.
“Hal inipun sudah diatur dalam perundang-undangan. Tapi pada kenyataannya banyak sekali perusahaan yang belum memahami program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Bahkan, ada yang sengaja malakukan pembangkangan terhadap Undang-undang tersebut,” ujar Rekson.
Sedangkan, bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya selalu bergerak dengan mengadakan negosiasi, mendialogkan dan mempertanyakan mengapa perusahaan tidak mengikuti Undang-undang.
“Jika memang perusahaan masih bisa dinegosiasikan, kita usahakan para buruh ini mengikuti BPJS. Tapi bagi perusahaan yang nakal akan kita bawa ke ranah hukum. Apalagi kita ada kerjasama dengan Kejaksaan,” tandasnya. (Red/SuaraLandak.com)

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS