Kecelakaan Di Jalan Raya Bukan Hanya Karena Human Error, Fasilitas Juga Bisa Menjadi Penyebab

Senin, 04 April 2016


Singkawang (Sorot Post)- Pertambahan jumlah kendaraan bermotor berkembang sangat pesat. Salah satu bukti nyata dari perkembangan kendaraan bermotor ini yaitu dengan diluncurkannya berbagai macam model kendaraan bermotor terbaru, baik mobil atau motor oleh perusahaan-perusahaan otomotif terkenal. Perusahaan mobil atau motor tersebut mengeluarkan berbagai macam model kendaraan terbaru yang ditunjang dengan fasilitas teranyar untuk menarik perhatian konsumen di Indonesia. Akan tetapi, perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat ini kurang diimbangi oleh sarana atau fasilitas jalan yang baik. Tanpa adanya keseimbangan antara pesatnya jumlah kendaraan bermotor dengan fasilitas jalan, menyebabkan timbulnya kemacetan di berbagai titik serta kecelakaan yang membawa korban baik luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas yang marak terjadi belakangan ini terkadang dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Faktor “human error” pun dijadikan sebagai kambing hitam atas terjadinya kecelakaan di jalan raya, apalagi kecelakaan tersebut disebabkan oleh kecelakaan tunggal. Padahal kecelakaan tunggal pun tidak hanya diakibatkan oleh perilaku pengemudi kendaraan bermotor yang tidak tertib akan tetapi juga tidak lepas dari kondisi jalan yang dikelola oleh penyelenggara jalan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dibuat untuk mengakomodir terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Apabila dikerucutkan dan dikaitkan dengan kecelakaan yang disebabkan oleh minimnya fasilitas jalan yang menunjang keamanan serta keselamatan bagi pengguna jalan, maka kita dapat tilik dari beberapa pasal di UU LLAJ yakni pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 24 ayat (1), Pasal 273 ayat (1), Pasal 273 ayat (2), Pasal 273 ayat (3) dan Pasal 273 ayat (4) UU LLAJ. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat terlepas begitu saja tanpa adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan karena fasilitas yang dimaksud dalam opini di sini ialah jalan itu sendiri.

Pengertian jalan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan di sini merupakan salah satu fasilitas penunjang yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu keamanan dari jalan itu sendiri menjadi faktor utama keselamatan dan kelancaran berkendara bagi seluruh pengguna jalan. Apabila terjadi kerusakan jalan bahkan menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas maka ini berhubungan langsung dengan para penyelenggara jalan.
Pasal 97 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
Jadi, apabila kecelakaan lalu lintas terjadi karena fasilitas jalan sesuai dalam lingkup pengertian Pasal 1 di atas maka langsung dapat dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 273 ayat (1), Pasal 273 ayat (2), Pasal 273 ayat (3) dan Pasal 273 ayat (4) UU LLAJ. Kenyataannya masyarakat belum memahami dengan begitu mendalam mengenai kecelakaan yang mereka alami sebagai bentuk kecelakaan karena kurangnya fasilitas jalan yang memadai.
Pada Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ menentukan bahwa penyeleggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (Pasal 273 ayat (1). Dalam hal perbuatan mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dalam hal perbuatan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Ketentuan sebagaimana di atas tidak diberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan.
Kepala Dinas penyelenggara jalan baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 di atas yaitu karena kelalaiannya tidak segera melakukan perbaikan jalan yang rusak, yang berakibat korban mengalami luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia dapat dimintakan tanggung jawab pidana atas dasar kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan membawa korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggalnya korban. Selain itu penyelenggara jalan ketika melakukan perbaikan jalan harus memberikan rambu-rambu atau tanda perbaikan jalan, jika perbaikan jalan tersebut pihak penyelenggara jalan tidak memberikan tanda dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini berarti bahwa jika penyelenggara jalan mengadakan perbaikan jalan dan telah memberikan rambu jalan yang menunjukkan ada perbaikan jalan tersebut dan terjadi suatu kecelakaan yang berakibat luka ringan, luka berat atau meninggal dunia, penyelenggara jalan tidak dapat dimintakan tanggung jawab dari segi pidana.
Berpijak pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki kerusakannya dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah mengenai siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan. Yang dimaksud dengan penyelenggara jalan berdasar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. 
Penyelenggara jalan merupakan suatu dinas-dinas yang terdiri dari para ahli di bidangnya dalam hal ini bidang kualifikasi jalan. Sebagai suatu organisasi kedinasan, maka merupakan suatu korporasi, dan pada perkembangan berikutnya korporasi diakui sebagai subyek hukum, sehingga apabila melakukan tindak pidana maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi hukum pidana. (hendra)

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS