Iklan Hari Pahlawan nasional 10 Nov 2018

Lahan Masyarakat Kab.Landak Di Caplok PT.Palm Agro Makmur

Jumat, 11 Maret 2016

Landak (Sorot Post)--Mantan Kades Lamoanak, Kades Simpang Kasturi dan tokoh masyarakat Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak yang didampingi 3 orang rekannya datang ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan Landak, Kamis (10/3).


Kedatangan mereka berkoordinasi dengan Kadis Bunhut terkait dengan perusahaan perkebunan sawit PT. Palm Agro Makmur yang telah mencaplok lahan masyarakat Dusun Tiang Aji dan Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin seluas kurang lebih 235,22 hektar.

Lahan yang dicaplok tersebut, batas administrasinya masuk di Wilayah Kabupaten Landak, sementara izin perkebunan PT.Palm Agro Makmur di Wilayah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

Mantan Kades Simpang Kasturi, Sukamto. Mengatakan, Kedatangan kami dari mantan Kepala Desa Simpang Kasturi dengan mantan Kepala Desa Lamoanak untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Bunhut Landak,”katanya.

Di mana,” kata Kamto,” kami menyelusuri perizinan perusahaan perkebunan sawit PT.Palm Agro Makmur. Sesuai hasil koordinasi kami dengan Kadis Bunhut Landak ternyata perusahaan itu tidak memiliki izin perkebunan di Kabupaten Landak,”tegasnya.

Maka, lanjutnya kami akan menindaklanjuti masalah ini dengan menarik kembali bersama masyarakat lahan yang sudah dicaplok oleh PT.Palm Agro Makmur, karena perusahaan ini sudah melanggar tataruang admistrasi tentang Pemerintah Daerah Landak,”jelasnya.

Selanjutnya, PT.Palm Agro Makmur juga sudah melakukan pemalsuan data dan bahkan perusahaan perkebunan sawit ini tidak pernah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para tokoh masyarakat dan Aparatur maupun BPD yang ada di Desa tersebut,”katanya.

Oleh karena itu, kami akan menyurati Bupati Landak yang nantinya akan kami tembuskan ke DPRD Landak, agar kedua Bupati Landak dan Bupati Mempawah bisa melakukan koordinasi dalam mengatasi masalah ini,”pungkasnya.

Tukin, mantan Kades Lamoanak juga mengatakan, sangat merasa dirugikan oleh perusahaan sawit yang telah mencaplok lahan masyarakat, karena apa,” jelasnya,” lahan sebagian sudah di tanam sawit oleh PT.Palm Agro Makmur ini, di luar konsensi wilayah perizinannya,”paparnya.

Lahan kurang lebih seluas 235,22 hektar itu di caplok tanpa izin, lahan yang di caplok oleh PT.Palm Agro Makmur akan kami tarik kembali,” ujarnya.
Selain melakukan penarikan lahan, kita juga akan menghukum adat perusahaan yang telah melakukan pelanggaran Adat Ngarumaya (Bahasa Adat Dayak ) terhadap lahan kami,”tegasnya.
Dari tokoh masyarakat Dusun Baweng Desa Lamoanak, Ardi Aji merasa keberatan lahan di wilayahnya di caplok, karena dari awal juga PT. Palm Agro Makmur tidak pernah sosialisasi baik dengan masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus adat dan pengurus Desa setempat.
Dengan lahan yang sudah di caplok ini, Ardi juga merasa dirugikan, jelas kita merasa dirugikan, karena mereka menggarap lahan sudah diluar konsensi dan secara tidak langsung lahan kami ini dirampas oleh PT.Palm Agro Makmur,” katanya kesal.

Kepala Dinas Perkebunan dan kehutanan Landak, Alpius mengaku Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, khususnya Bupati tidak pernah mengeluarkan izin kepada PT.Palm Agro Makmur yang memasuki wilayah Dusun Tiang Aji, Baweng Desa Lamoanak dan Simpang Kasturi Kabupaten Landak,”jelasnya.
Jika PT.Palm Agro Makmur diberikan perizinan perkebunan oleh Kabupaten Mempawah seyogyanya perusahaan mengacu ke tata batas administrasi Pemerintahan, bukan seenaknya masuk wilayah Kabupaten lain,”tegasnya.

Karena produk investasi perkebunan sawit ini untuk waktu jangka panjang, jika nanti memasuki batas administrasi wilayah Kabupaten Landak, tentu pada saat menyangkut hak-hak rakyat, menyangkut bagi hasil, siapa yang bertanggungjawab,” katanya.

Kadang kala investasi usaha perkebunan tidak serta merta mulus apa yang kita bayangkan. Langkah-langkah Pemerintah Landak melalui Dinas perkebunan, setelah mereka lakukan konsultasi ini, kita minta pada mereka untuk membuat surat secara tertulis yang di tujukan kepada Bupati Landak,”jelasnya.
Tembusan suratnya, lanjutnya kepada Dinas terkait supaya kita tahu persoalannya dan jika ini ada masalah, selesaikan antar dua Kepala Daerah, Bupati Landak dengan Bupati Mempawah yang difasilitasi nanti oleh Provinsi,”paparnya.

Untuk kedepannya, masalah izin perkebunan yang diberikan Kabupaten Mempawah, seyogyanya mengacu pada tata batas administrasi pemerintahan,”katanya lagi.
Dengan dicaploknya lahan wilayah Landak oleh PT.Palm Agro Makmur adalah perampasan hak rakyat, nah ini bagaimana mekanisme di lapangan, kita juga perlu tahu dari pihak masyarakat setempat,” katanya.

Seharusnya perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit ini harus melakukan sosialisasi dan harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, yaitu kepada Bupati Landak,”Ujarnya.

Sehingga Bupati bisa menyampaikan melalui jajaran terbawahnya, Camat, Kades dan termasuk BPD dan pengurus adat yang ada di Desa setempat dan jangan serta merta melakukan pembebasan lahan dengan merekayasa data batas wilayah, dan itu jauh lebih berbahaya lagi,” katanya. (Red)

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS