6 Desember Tak Serahkan LPPDK Paslon Didiskulifikasi

Jumat, 04 Desember 2015


Sintang (Sorot Post)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sintang menyatakan akan memberikan sanksi pembatalan terhadap tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati sintang. Apabila, hingga tanggal 6 Desember 2015 tidak patuh dalam pelaporan dana penerima dan penggunaan kampanye (LPPDK).



"Sanksi pembatalan atau diskualifikasi terhadap calon itu telah diatur di dalam PKPU No 8 Tahun 2015," kata Komisioner KPU Sintang, Ade M Iswadi, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (4/12).

Ia mengatakan LPPDK telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) 8 Tahun 2015. Dimana, aturan itu mewajibkan bagi masing-masing paslon paling lambat sehari pasca akhir masa kampanye utnuk menyerahkan LPPDK, sebagai wujud kepatuhan paslon.

Sementara, terkait isi LPPDK tersebut apakah memenuhi atau tidak, hal itu menjadi kewenangan Kantor Audit Publik (KAP). "KPU tidak menilai itu, itu jadi kewenangan KAP, yang penting itu bagaimana kepatuhan menyerahkannya tepat waktu," ujarnya.

Jika dalam laporan tersebut terdapat sejumlah dana yang melebihi batas ketentuan, identitas penyumbang tidak jelas, dan sumber dana terlarang, hal itu nantinya ditindaklanjuti usai laporan hasil audit. "Yang penting kelebihan dana tidak dipakai dan wajib dikembalikan kepada negara," kata dia.

Mestinya, kata Ade M Iswadi, tanpa diingatkan pun,  paslon semestinya mempersiapkan segala sesuatu yang menajdi prosedur pada tahapan dan proses berlangsungnya Pilkada ini. "Kami bekerja sesuai aturan UU berlaku, jadi kalau UU mengatakan pembatalan atau diskualifikasi, maka kita lakukan tanpa adanya toleransi," tegasnya.

Menurutnya, dalam PKPU Nomro 8 Tahun 2015 Pasal 34 berbunyi "Pasangan Calon Menyampaikan Lppdk Kepada Kpu Setempat Paling Lambat Satu Hari Setelah Masa Kampanye Berakhir Dan Paling Lambat Pukul 18.00 WIB”.  Kemudian di pasal berikutnya pasal 54 disebutkan, “Pasangan Calon Yang Terlambat Menyampaikan LPPDK Ke KPU Setempat Sampai Batas Waktu Yang Ditentu kan Sebagaimana Maksud Pasal 34, Dikenai Sanksi Berupa Pembatalan Sebagai Pasangan Calon”.

Selain itu, Ade M Iswadi juga mengatakan, bahwa

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sintang, Kamis (3/12), telah melaporkan segala kesiapan pelaksanaan Pilkada Sintang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar.

“Kita sudah sampaikan semua tahapan dan proses pelaksanaan Pilkada Sintang,”katanya.

Menurutnya, hingga saat ini Pelaksanaan Pilakda Sintang sudah siap dan seluruh tahapan dan program sudah berjalan. “Adan empat atensi yang diberikan KPU Provinsi Kalbar kepada kita, seperti, penurunan APK, Soal LPPDK, distribusi logistic dan pemungutan serta penghitungan surat suara. Jadi empat hal tersebut yang harus dipatuhi ooleh KPU Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak,”
jelasnya. (Sus)

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS