SK Golkar Kubu Agung Laksono Akan Dicabut Menkumham Usai pilkada

Selasa, 24 November 2015

JAKARTA, sorotpost.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) soal Partai Golkar setelah pilkada serentak 9 Desember 2015. Hal itu dilakukan untuk menghindari kegaduhan yang mengancam pelaksanaan pilkada.

"Ya habis pilkada lah, biar jangan ada komplikasi. Ada kegaduhan nanti. Biar saja, karena ini sudah berjalan baik sampai pilkada selesai," ujar Yasonna, saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Dia memastikan akan mencabut Surat Keputusan (SK) Menkumham terhadap kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol yang menghasilkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Yasonna memastikan hal itu dilakukan pada akhir tahun ini.

"Pastilah kita cabut, keputusan MA kita hormatilah pasti," kata Yasonna.
MA memerintahkan agar Menkumham mencabut SK pengesahan terhadap kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Menkumham diberi batas waktu selama 90 hari.

Kepengurusan Golkar kembali kepada hasil Munas Riau 2009 yang dipimpin Aburizal Bakrie dengan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal.

Dalam kepengurusan tersebut, Agung Laksono menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi meminta Menkumham segera mencabut SK kepengurusan Golkar sesuai putusan MA. Menurut Muladi, jika putusan tidak dijalankan setelah jangka waktu yang ditentukan, Menkumham dapat dikenai sanksi administrasi.

"Tidak melaksanakan putusan pengadilan itu suatu perbuatan maladministrasi. Sanksinya administratif, bisa ganti oleh Presiden," kata Muladi. 
 
Menurut dia, pencabutan SK kepengurusan Munas Ancol perlu segera dilakukan agar DPP Partai Golkar dapat membentuk kepengurusan transisional yang sifatnya sementara. Hal itu untuk mengisi kekosongan kepengurusan partai.

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS