Dana Milyaran Untuk Tunjangan Komunikasi Insentif, Bantuan Pendidikan Anggota DPRD 2004-2009 Belum Dikembalikan

Jumat, 30 Oktober 2015

 Landak (Sorotpost)- Milyaran dana Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Bantuan BBM serta bantuan pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Landak Kalimantan Barat periode 2004-2009, hingga saat ini menjadi temuan BPK RI.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2007 dan Permendagri No. 21/2007 disebutkan bahwa Pimpinan serta Anggota DPRD yang telah menerima kelebihan dana Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI), wajib mengembalikannya.
Sekretaris DPRD Landak, Julimus diruang kerjanya, seperti dikutip laman pwrionline.com beberapa pekan lalu bahwa disebutkan, proses itu sudah kita tindak lanjuti dengan menyurati Anggota DPRD yang masih menjabat maupun yang tidak menjabat lagi.
Bagi yang sudah meninggal, itu di anggap sudah selesai, tapi kita perlu melengkapi surat-surat kematian yang bersangkutan,”lanjutnya.
Sementara bagi Anggota Dewan yang masih aktif atau tidak aktif, pelan- pelan mereka mengangsur pembayarannya,” tandasnya.
Seperti keterangan Bupati Landak, kelebihan pembayaran dana itu terjadi pada aturan yang menyusul, salah satu contoh dana bantuan BBM Anggota Dewan, kalau peraturan yang dulu, itu memang di mungkinkan,” ujar Julimus.
Setelah keluar aturan yang baru, ternyata dana itu tidak boleh, sehingga menjadi temuan BPK RI yang harus Anggota DPRD Landak yang masih aktip maupun tidak aktip harus dikembalikan,”katanya
Terkait batas waktu pengembalian dana tersebut, untuk sementara waktu ada aturan dan masih di tangani pihak BPK, namun perkembangan laporannya, terus kita sampaikan, sampai kesanggupan yang bersangkutan mengembalikannya.
Ada tidak yang bersangkutan merasa keberatan atas pengembalian dana tersebut,”di jelaskan Julimus,” Saya Sekwan yang ke tiga setelah Pak Marius, Asuardi Daris dan saya selalu mengirim surat kepada yang bersangkutan,”ujarnya.
Julimus mengaku memang masih ada dari yang bersangkutan menyatakan keberatan untuk mengembalikan kelebihan dana tersebut, dikarenakan aturan pada saat itu memperbolehkan.
Di jelaskan Julimus, siapapun dia, yang bersangkutan pasti terkejut dengan surat penagihan datang ke yang bersangkutan. Kalau dia pejabat atau mantan pejabat rata-rata masih bisa di tindak lanjuti yang agak kesulitan masyarakat biasa. Dari 35 Anggota Dewan periode itu, rata-rata menerima dana tersebut, namun nominalnya yang berbeda.

Yang jelas,” kata Julimus,” temuan BPK itu, terjadi karena aturan yang membuat keliru dan ini juga bukan di sengaja seperti penggelapan.

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS