PT.MPK Dan PT.MBS Menggugat Dispemda Landak ke Dirjen Pajak Jakarta

Senin, 21 September 2015


Landak (Sorot Post)- Perusahaan perkebunan sawit PT. Malindo Persada Katulistiwa dan PT.Maiska Bumi Semesta dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak Kalimantan Barat diduga berbeda perhitungan  terkait kelebihan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Berdasarkan informasi yang di himpun www.sorotpost.com beberapa waktu lalu dengan pihak Akunting Manejer PT.MBS dan MPK , Azwar  usai pertemuan di DPRD Landak,  mengatakan,  Kelebihan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dibayar langsung ke kas daerah melalui rekening kas daerah oleh peruaahaan. "Kita coba menghitung dengan Dasar PBB tahun 2014, namun setelah di lakukan pembayaran, kita mengajukan keberatan melalui Dispenda Landak.
Karena dasarnya BPHTB dan PBB, seharusnya berkurang, karena PBB itu masih di Dirjen Pajak, sedangkan BPHTB masih di Dinas Pendapatan Daerah. Dengan kelebihan pembayaran 3,2 milyar dari pembayaran 27 milyar itu, kita coba mengajukan ke Dinas Pendapatan Daerah, namun ada beberapa alasan dan Dispenda menolak untuk mengembalikan 3,2 milyar dari kelebihan pembayaran tersebut.
Kita sudah mau melakukan langkah pertemuan dengan pihak Dispenda Landak Minggu yang lalu, cuma karena pihak Dispenda tidak punya waktu,” jelas Azwar.
Karena tidak bisa menangani masalah ini lagi, Lanjut Azwar,  akhirnya kita alihkan ke kantor perusahaan kita di Jakarta yang membidangi bidang pajak. Berdasarkan keterangan Azwar bahwa Perusahaan PT Malindo Persada Katulistiwa  dan PT Maiska Bumi Semesta ada kelebihan pembayaran pajak, saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Landak, Alexander, selasa lalu, bahwa Akunting Menejer Perusahaan perkebunan sawit PT.MBS dan PT.MPK boleh saja mengatakan bahwa terjadi kelebihan pembayaran BPHTB,
Namun,  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak disaat perhitungan  tidak ada kelebihan pembayaran BPHTB dari dua perusahaan sawit ini tersebut.
 "sejak bulan Juni tahun 2014, Surat Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional Pusat menerbitkan SK yang luasan lahan perusahaan itu sudah di tentukan dalam SK tersebut. Selanjutnya mereka mengajukan BPHTB ke Dinas Pendapatan Daerah sebelum perusahaan melaporkan ke BPN dan perusahaan diwajibkan melunasi BPHTB berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Di dalam SK tersebut ada batas waktu pelaporan yaitu tiga bulan sejak di terbitkannya Surat Keputusan itu, dan
Surat keputusan dari BPN biasanya terbitnya di awal bulan Juli, perusahaan mengajukan keringanan BPHTB ke Dispenda bulan Agustus, Dispenda Landak tidak mempunyai kewenangan menerima pengajuan keringanan BPHTB dari yang bersangkutan, Dispenda hanya memverifikasi laporan dari perusahaan yang bersangkutan,”jelas Alex.
Alex juga menyebutkan,  BPHTB ini jenis pajak yang di laporkan sendiri dan dihitung sendiri serta bayar sendiri oleh kedua perusahaan yang bergabung di PT.Eterindo Wahanatama tbk ini. Itulah tadi, setelah pihak perusahaan meminta keringanan ke Dispenda Landak, Dispenda Landak tidak bisa memberikan keringanan yang mereka anggap kelebihan pembayaran, karena dasar penghitungan BPHTB itu adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), tetapi jika dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu nilai perolehan tidak di ketahu, maka di pergunakanlah nilai pokok objek pajak (NPOP), karena perusahaan tidak melaporkan registrasi formulir ganti rugi dengan masyarakat yang harus di isi, sehingga nilai perolehan itu sangat besar ketimbang kalau menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tuturnya.
"Karena kedua perusahaan ini hanya melaporkan NJOP saja ke Dispenda Landak, ya kita tetap menghitung BPHTB berdasarkan NJOP. Padahal kita sudah sampaikan cara untuk menghitungnya, dan perusahaanpun menghitung sendiri bahkan menandatanganinya sendiri. Bulan Agustus yang lalu, perusahaan yang bersangkutan datang lagi meminta keringanan dengan Dispenda Landak, ternyata tidak bisa, karena NJOP perkebunan tersebut Dirjen Pajak yang menerbitkannya, bukannya Dispenda Landak.
Dispenda Landak hanya menghitung tarif di kalikan NJOP, inilah dasar penghitungannya," Papar Alex.
Alex menambahkan, sekitar  bulan Agustus tahun 2014 lalu perusahaan mengajukan keberatan NJOP kepada Dirjen Pajak di Jakarta, tanpa pemberitahuan kepada dispenda Landak dan selain itu perusahaan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Dirjen Pajak dijakarta. (Red)

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS