Moses Ahie :Pengelolaan APBD Jangan Takut Asalkan Sesuai Ketentuan

Selasa, 01 September 2015

Bengkayang (Sorotpost)- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jangan takut akan terjadinya permasalahan hukum jika tidak melanggar hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlalu,” demikian disampaikan Pejabat Bupati Bengkayang Drs.Moses Ahie,M.Si pada rapat pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bengkayang tahun anggaran 2015, Senin (31/8) di Aula Kantor DPRD Kabupaten Bengkayang.


Rapat Pengantar Nota Keuangan Raperda Tentang RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkayang Martinus Kajot didampingi Wakil Ketua DPRD masing-masing Yosua Sugara dan Fransiskus, serta hadir seluruh anggota dan Kepala SKPD.
“Dalam Sambutannya Moses yang juga Sekretaris KPU Provinsi Kalbar, menghimbau agar Kepala SKPD teknis yang berhubungan dengan pengelolaan belanja modal yang langsung bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat agar segera melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan proses-proses tender dan percepatan penyerapan anggaran, mengingat hal ini sudah memasuki akhir triwulan ketiga dari tahun anggaran ini,”katanya.
“Jangan takut dan ragu asalkan bertindak sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku, saya yakin dan percaya kita akan terhindar dari permasalahan hukum, jika masih ragu segera melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait, baik pemeriksa internal maupun eksternal atau pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bahkan jika dipandang perlu dapat berkoordinasi dengan pihak penegak hukum,” Ujar Mantan Wakil Bupati Bengkayang Periode 2000-2005 ini.
Katanya lagi,” Perubahan APBD dapat dilakukan karena keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana bunyi Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.” Lanjutnya.
Tambah Mantan Kasat Pol PP Kalbar ini,” Perubahan anggaran tidak hanya dilakukan terhadap program dan kegiatan yang telah ditampung dalam APBD induk berupa pergeseran anggaran, namun dapat juga memunculkan program dan kegiatan baru akibat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah yang bersifat strategis, selain itu Pemerintah Daerah dipandang perlu menyesuaikan sumber-sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah mendekati perkiraan realisasi dan menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang menjadi dasar hukum pendapatan, belanja dan pembiayaan,”tambahnya.
Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkayang sudah memasuki semester ketiga namun penyerapan anggaran masih rendah khusus realisasi anggaran belanja Modal. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.557,0 Miliar dari total yang dianggarkan sebesar Rp.827,4 miliar atau 67,32 persen. Realisasi pendapatan daerah ini meliputi PAD sebesar Rp.16,4 miliar dari total dianggarkan sebesar Rp.34,8 miliar atau 47,3 persen, kelompok dana perimbangan sebesar Rp.415,7 miliar dari total yang dianggarkan sebesar Rp.643,9 miliar atau 64,57 persen, sedangkan lain-lain kelompok pendapatan yang sah terealisasi sebesar Rp.124,8 miliar, dari total yang dianggarkan sebesar Rp.148,7 miliar atau 83,93 persen.
“PAD yang sah masih sangat kecil yakni hanya tercapai 36,7 dan 34,4 persen, sedangkan dari jenis retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah cukup baik, yakni mencapai 72,0 dan 95,4 persen, selanjutnya realisasi DBH. Pajak/bukan pajak masing-masing Rp.12,2 miliar dari target Rp.30,2 miliar atau 40,58 persen. Realisasi DAU sebesar Rp.353,2 miliar dari target Rp.529,8 miliar atau 66,6 persen, sementara DAK sebesar Rp.50,2 miliar dari target Rp.83,8 miliar atau 59,9 persen, Realisasi pendapatan dari jenis bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya mencapai Rp.22,7 miliar dari target Rp.20,7 miliar atau 109,8 persen.
Untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.37,6 miliar dari target Rp.40,2 miliar atau sebesar 93,3 persen dan telah mencapai 100 persen dari Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 207/bPKAD/2015, sedangkan dari dana penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.64,4 miliar dari target sebesar Rp.87,7 miliar atau sudah mencapai 93,3 persen.
“Artinya pada akun belanja daerah, yang terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan kelompok belanja langsung, realisasi Belanja daerah sampai pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp.277,3 miliar atau 32,8 persen dari total yang dianggarkan sebesar Rp.843,6 miliar.
Realisasi anggaran Rp.277,3 miliar ini lebih kepada belanja operasional sebesar Rp.274,9 miliar yang terdiri dari jenis belanja pegawai Rp.202,1 miliar, belanja barang Rp.52,8 miliar, Belanja Hibah Rp.9,5 miliar, Belanja Bantuan Sosial Rp.1,4 miliar, belanja bantuan keuangan Rp.9,0. Miliar, sedangkan jumlah realisasi belanja modal baru mencapai Rp.2,3 miliar atau 1,3 persen dari jumlah belanja modal sebesar Rp.179,8 miliar. Selanjutnya jumlah realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.4,0 $iliar atau 45,6 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp.8,7 miliar.” Ucap Moses.
Rapar Pengantar Nota keuangan Raperda Tentang Perubahan RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 dihadiri oleh Seluruh Kepala SKPD dan jajaran, serta Ketua, Wakil Ketua dan Seluruh Anggota DPRD Bengkayang serta Sekretaris DPRD, rapat berjalan lancar dan sukses diakhiri dengan penyerahan berkas kepada Ketua DPRD Bengkayang Martinus Kajot,A.Md. (jam)

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS