Koperasi Sawit DSM Keluhkan Pola Bagi Hasil

Rabu, 02 September 2015

Landak (Sorotpost)-Koperasi Sumber Makmur dan petani mitra perusahan perkebunan sawit PT. Daya Sumber Makmur (DSM) menyampaikan beberapa keluhan tentang Perda Nomor 10 tahun 2008 yang direvisi dengan Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang pola bagi hasil yang di anggap merugikan para petani diruang sidang DPRD Landak, Senin (31/8).

Ketua Koperasi Sumber Makmur, Herdi , Ada beberapa persoalan yang di hadapi petani mitra dan koperasi yang di nilai dengan pola bagi hasil kemitraan tersebut yang merugikan petani mitra dari perusahaan perkebunan sawit.

Ada beberapa poin yang di sampaikan kepada Eksekutif maupun Legislatif yang mana tuntutan telah kami sampaikan, yaitu yang pertama mengkaji ulang tentang Perda Nomor 2 tahun 2011, karena di dalam Perda tersebut belum ada pengaturan keseragaman tentang pola kemitraan untuk perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Landak.
Setiap keberadaan perusahan perkebunan sawit yang ada di kabupaten Landak dengan membawa pola mereka masing-masing dan mengatasnamakan Perda yang ada, padahal, didalam Perda tersebut tidak ada kejelasan penjabaran dengan bagi hasil itu sendiri.
Akhirnya, saat ini menimbulkan permasalahan, sebelumnya menurut Perda Nomor 10 Tahun 2008, Pola bagi hasil 30 persen itu bersih untuk petani, 70 persen untuk perusahaan, namun apa yang terjadi, adanya pemotongan- pemotongan dari 30 persen itu sendiri. Oleh sebab itu, melalui Koperasi Sumber Makmur, memohon kepada Eksekutif dan Legislatip serta investor perkebunan untuk memberikan jaminan kepastian tentang pola bagi hasil ini, sehingga tidak merugikan para petani mitra perusahaan.
Sementara itu, Humas Perusahaan Perkebunan Sawit DSM, Sudarsono menjelaskan, Sampai saat ini perusahaan sudah melakukan pola kemitraan dengan melakukan sosialisasi baik sosialisasi di tingkat Pemda maupun pemilik lahan yang bermitra dengan perusahaan, itu sudah jelas,” katanya.
Apa yang telah di sampaikan koperasi tentang pembagian hasil yang tidak jelas itu, Darsono melihat ada sesuatu trik saja, jujur Darsono katakan, bahwa bulan Juli tahun 2014 perusahaan sudah melakukan pembagian hasil dan sekarang sudah memasuki bulan Agustus 2015, dulunya tidak ada riak-riak seperti ini.”katanya
Kita komitmen dengan pola yang sudah di jalankan dan kemudian sudah tepat masyarakat menyampaikan kepada Eksekutif maupun Legislatip tentang aturan aturan yang dibuat, sehingga tidak terjadi gejolak maupun tuntutan atas ketidakpuasan masyarakat, dan Perusahan Perkebunan Sawit DSM tetap komitmen untuk berinvestasi di Kabupaten Landak, tapi kita juga mau, masyarakat Landak juga tetap komitmen untuk menerima kita,” ujarnya.
Terkait dengan Perda perkebunan Nomor 10 Tahun 2008 yang di revisi menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2011, yang membuat Perda inikan Pemerintah, kalau kita mau terapkan, ayo sama-sama kita terapkan,” katanya.
Benang merahnya hanya satu saja, yaitu belum adanya pengaturan secara pasti tentang
penggiringan investor yang masuk di Kabupaten Landak ini, Darsono khawatir 12 Perusahan Perkebunan Sawit yang tergabung di PT. Jarum tidak bisa di jamin untuk aman berinvestasi, karena semua orang bakal menyuarakan kepentingannya, “jelasnya.
Ketua Komisi B DPRD Landak, Evi Juvenalis, meminta peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk memaksimalkan investasi perkebunan sawit di Kabupaten Landak serta melindungi masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan Sawit.
“Kami sebagai wakil rakyat adalah corong untuk menyampaikan keluhan semua masyarakat Kabupaten Landak. Perda nomor 10 tahun 2008 yang di revisi dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tersebut, sampai hari ini, tindaklanjut teknisnya belum klir,”katanya.
DPRD selalu mendorong Pemerintah Kabupaten Landak untuk segera menegeluarkan Perbup, serta merevisi beberapa ketentuan yang memang betul-betul mempresentasi persoalan dunia perkebunan sawit,”lanjutnya.
Evi menambahkahkan, Ini sudah masuk produk hukum di DPRD yang nantinya akan di bahas tahun 2016 untuk dilakukan beberapa isi Perda Perkebunan yang akan di revisi. Karena ada beberapa persoalan yang di hadapi petani mitra perusahaan serta Koperasi tentang pola bagi hasil yang di nilai merugikan para petani,”tambahnya

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS