Kanwil DJP Kalbar Menang Dalam Gugatan Praperadilan

Sabtu, 11 Juli 2015

Pontianak (Sorot Post) - Kepala Bidang Humas Kanwil DJP Kalbar, Taufik Wijayanto mengatakan pihaknya memenangkan gugatan praperadilan atas Penunggak Pajak berinisial Y, terkait permohonan praperadilan yang diajukan tersangka.

"Kasus gugatan praperadilan itu merupakan kasus pertama yang dihadapi Kanwil DJP Kalbar dan alhamdulillah itu bisa kita menangkan. Saat ini prosesnya masih sedang berlanjut, dan sudah akan P21," tuturnya.
Namun, Taufik mengatakan, kasus penyanderaan yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu itu memberikan hikmah tersendiri, karena saat ini sudah banyak para penunggak pajak yang membayar pajak. "Ini tentu menjadi hal positif bagi kita, karena sebelumnya banyak penunggak pajak yang enggan membayar pajak, namun karena adanya gijzeling, menjadi peringatan bagi penunggak pajak lainnya," katanya.
Dia menjelaskan, sebelumnya, Kanwil DJP Kalbar bekerja sama dengan Tim Direktorat Penagihan Kantor Pusat DJP, Kepolisian RI dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, pada tanggal 28 Mei 2015, juga melakukan gijzeling terhadap WH, Penanggung Pajak PT. RSL yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sanggau, Kalimantan Barat dengan menunggak pajak kurang lebih Rp540 juta. Proses pengamatan terhadap WH berlangsung di Sanggau, namun proses penyanderaan WH berlangsung di Kota Pontianak dikarenakan yang bersangkutan sedang berada di Pontianak.
Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2000 Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
"Namun, penahanan hanya dilakukan selama empat hari, karena pada hari ketiga, pihak keluarga yang bersangkutan mendatangi kita dan bersedia membayar tunggakan pajak yang ada. Karena yang bersangkutan sudah memenuhi kewajibannya, maka tentu langsung kita lepaskan," kata dia lagi.
Taufik mengatakan, proses penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan serta dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur.
"Penyanderaan Penanggung Pajak mencakup orang pribadi atau badan. Untuk badan dikenakan atas mereka yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut UU Perpajakan," katanya. (Tim)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS