Rapat Pembahasan Revisi Ijin Usaha Perkebunan Kabupaten Landak

Sabtu, 27 Juni 2015

NGABANG (SOROT POST) - setiap Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten  Landak kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Kabupaten Landak adalah modal dasar dalam memendirikan kegiatan usaha perkebunan .
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Landak bersama Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Landak, Kamis (25/6) mengundang sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah kabupaten Landak untuk melakukan rapat pembahasan mengenai revisi IUP di wilayah kabupaten Landak yang diadakan di aula Kantor Bupati Landak.


Selain itu, rapat juga diikuti sejumlah SKPD terkait dilingkungan Pemkab Landak dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Landak, Klemen Apui. Rapat yang dibuka langsung oleh Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot. Dalam arahannya, bupati mengatakan, rapat pembahasan revisi IUP ini bertujuan untuk menyesuaikan UU No. 39 Tahun 2013 tentang perkebunan dan Permentan No. 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang pedoman perijinan usaha perkebunan. "Saya berharap dalam rapat ini pihak perusahaan tidak hanya dalam posisi mendengarkan apa yang sudah disampaikan dalam rapat ini," pinta bupati. Menurutnya, UU tentang perkebunan dan Permentan tentang pedoman perizinan usaha perkebunan itu sebagai dasar hukum dalam pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan. "Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan usaha perkebunan," ujarnya.
Dijelaskannya, ada beberapa perubahan mendasar yang tercantum dalam Permentan No. 98 tahun 2013 jika disandingkan dengan peraturan sebelumnya. "Pertama, usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1000 Ha atau lebih, wajib terintegrasi dengan usaha industri pengolahan usaha budidaya perkebunan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki IUP," terang bupati.
Sementara aturan sebelumnya tambah bupati, mencantumkan usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 Ha atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki IUP.
"Kedua, perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP Budidaya (IUP-B-) atau IUP dengan luas 250 Ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B atau IUP kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar areal IUP-B atau IUP. Sementara aturan sebelumnya tidak mencantumkan kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya berada diluar areal IUP-B atau IUP," jelas bupati.
Ditegaskannya, atas dasar tersebut, khususnya terhadap kebun masyarakat yang masuk didalam areal IUP, maka perlu dilakukan revisi IUP guna penyesuaian dengan aturan yang berlaku. "Dengan tujuan antara lain untuk menyesuaikan luas lahan sesuai dengan areal yang dapat diusahakan, sehingga kewajiban pembayaran pajak dan lain-lain juga dapat disesuaikan dengan kondisi riil dilapangab," kata bupati.
Sementara itu, Kepala KPPTSP Landak, Mindar menganggap revisi IUP sangat penting dan perlu segera dilakukan. "Hal ini dikarenakan adanya distori angka yang sangat signifikan antara luas areal yang tercantum di dalam IUP jika dikomparasikan dengan realisasi pembangunan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan selaku pemegang IUP," katanya.
Ia menambahkan, dampak dari hal ini menyebabkan jumlah luas areal yang tercantum didalam IUP hampir mendekati luas Areal Penggunaan Lain (APL) yang ada di Landak. "Padahal kita ketahui bersama bahwa APL bukan hanya dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perkebunan, melainkan juga untuk usaha yang lain, termasuk untuk pemukiman," jelas Mindar.
Sedangkan Kepala Disbunhut Landak, Alpius menjelaskan, pada saat ini luas APL di Landak berdasarkan SK Menhut No. 733 tahun 2014 sejumlah 583.898 Ha. "Sedangkan luas IUP di Landak telah mencapai sejumlah 476.376 Ha yang terdiri dari 49 perusahaan pemegang IUP. Sementara sesuai data realisasi penanaman kelapa sawit, baru mencapai 98.465 Ha," terangnya.
Dikatakannya, berhubung kawasan APL terdapat beberapa IUP kelapa sawit, jika pembangunan kebun masyarakat atau kebun plasma berada diluar IUP sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 Permentan No. 98 tahun 2013, maka akan berpotensi menimbulkan konflik antar perusahaan yang berdampingan.
"Untuk melakukan revisi IUP terhadap pembangunan kebun masyarakat sebagai salah satu kewajiban perusahaan, maka IUP pada perusahaan yang bersangkutan perlu dilakukan revisi sesuai kondisi riil kebun perusahaan dan kebun masyarakat yang berada dalam IUP perusahaan tersebut," katanya.

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS