Anggaran Humas Pemkab Landak Rawan Penyimpangan

Selasa, 19 Mei 2015




LANDAK - Penggunaan anggaran di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Landak Kalimantan Barat  dinilai rawan penyimpangan. Pasalnya, berbagai indikator terlihat mengabaikan asas kelayakan dan kepatutan, serta berbagai ketentuan yang ada. Karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta mewaspadai hal itu.
Yohanes,Selaku Ketua DPC.LP3K-RI (Lembaga Penyelidikan Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia)kabupaten landak  mengatakan penggunakan anggaran Bagian Humas yang jumlahnya sangat besar tiap tahunnya dan perlu diwaspadai dari oknum-oknum Bagian Humas yang dimungkinkan melakukan penyelewengan.
Menurutnya, berbagai indikator terjadinya penyimpangan yang perlu diwaspadai adalah terjadinya pengalokasian anggaran yang tumpang tindih, terutama dalam kerjasama publikasi dengan media massa. Hal itu terlihat adanya tumpang tindih anggaran untuk media tertentu.
Dimana suatu media tertentu, selain mendapatkan anggaran untuk kontrak halaman khusus dengan nilai puluhan juta rupiah, juga masih mendapatkan anggaran untuk iklan. Tentunya tidak ketinggalan alokasi anggaran untuk langganan tiap bulannya. Bahkan, ada media tertentu yang mendapat langganan koran dengan harga terlalu mahal melebihi dari harga media lainnya dengan perbandingan yang terlalu signifikan dan melebihi harga wajar dalam penetapan harga.
“Kita mempertanyakan, apakah kontrak halaman khusus di media tersebut layak dan patut atau sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal ini apakah sesuai Perpres No 54 Tahun 2010? Sebab, nilai nominalnya cukup besar, sementara proses yang terjadi berkaitan dengan kontrak halaman tanpa dilelang melainkan pemilihan langsung terhadap media tertentu. Kemudian kalau halaman koran tersebut sudah dikontrak pemkab Landak, kenapa pemkab masih bayar lagi untuk pemuatan iklan. ” katanya.
Berdasarkan APBD Landak Tiap Tahunnya seperti contoh tahun  2014 untuk SKPD Humas tercantum dana pengaplingan halaman media dialokasikan dana sebesar Ratusan Juta rupiah untuk media-media tertentu mulai dari media Lokal sampai media Nasional, bahkan media Online juga dapat pengaplingan alokasi dana puluhan juta rupiah.
Yohanes  berharap kepada pihak berwenang, seperti Inspektorat Kab Landak, dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) lebih teliti dalam mengaudit laporan keuangan di Bagian Humas Setda kab Landak Kalimantan Barat  itu. Dia berharap tidak hanya mengaudit administrasi laporan keuangan, tapi juga mengkonfirmasi ke sasaran pencairan anggarannya.
“ Itu semua perlu diwaspadai, karena bukti-bukti administrasi mudah dibuat. Kita berharap agar penggunaan uang rakyat yang jumlahnya tidak sedikit tersebut tidak jadi mubazir dan tidak diselewengakan untuk kepentingan pribadi,” Ujarnya seraya bertanya berapa uang rakyat yang dibuat senang-senang pegawai humas.
Dilain sisi, Tambah Yohanes mengatakan bahwa dirinya sempat heran dengan tidak adanya pemerataan antara sesama media dan perbandingannya juga terlalu signifikan bahkan terkesan pilih kasih, ada anak emas ada anak tiri. ” Sepertinya Bagian Humas Landak  pilih kasih dan terkesan ada anak emas anak tiri dalam hal penggunaan anggaran untuk media massa, ” ungkapnya.
Sementara itu Dinas PU dan Perumahan bagian bagian Pelayanan Barang dan Jasa Kabupaten landak Supermin, beberapa pecan  lalu ketika dikonfirmasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa seperti pengunaan Anggaran baik melalui Anggaran APBD, maupun APBN, harus melalui mekanisme seperti proses lelang, kalau tidak itu sudah menyalahi Aturan dank ode etik pengadaan barang dan Jasa seperti yang termuat dalam undang-undang kepres nomor 54 tahun 2010 dan itu perlu audit, jelasnya. (Yoh)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS