KOLOM OPINI

MELAWI NEWS

LANDAK NEWS

BERITA NASIONAL

SEKADAU NEWS

BENGKAYANG NEWS

Masyarakat Landak Harus Bahu Membahu Demi Kemajuan Daerah

Jumat, 22 Juni 2018

Poto:Herculanus Heriadi Plt. Bupati Kab. Landak

Landak (Sorotpost) - Plt. Bupati Landak, Herculanus Heriadi mengajak seluruh lapisan masyarakat di daerah Kabupaten Landak untuk senantiasa bahu membahu, bersatu padu bekerja sama serta memberikan dan meningkatkan pengabdiannya demi kemajuan kabupaten Landak yang sama-sama kita cintai ini.

Ajakan ini disampaikan Heriadi pada acara Halal bi Halal dengan tema: Melalui Halal bi Halal Kita Pererat Tali Silahturahmi dan Persaudaraan, Serta Kebersamaan Demi Menuju Kesucian Hati” bertempat di aula kantor Bupati Landak Kalbar, Jumat (22/6/2018).

Heriadi menjelaskan bahwa Idul Fitri yang baru saja berlalu merupakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan, yaitu bulan yang penuh ampunan dan keberkahan dari Tuhan yang maha esa.

Idul fitri berarti manusia kembali kepada fitrahnya yang suci, upaya menghapus dosa  dosa-dosa  atas segala kesalahan antar sesama, seperti saat manusia dilahirkan.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan hubungan sesama manusia, melalui kegiatan halal bi halal ini kita semua diharapkan dapat saling membersihkan diri dengan tulus dan iklas, saling memberi dan meminta maaf kepada sesama atas segala khilaf dan dosa yang pernah kita lakukan.

” Sesuai dengan makna bulan syawal sebagai bulan peningkatan pada kesempatan ini saya juga mengajak kita semua agar dapat menjadikan kegiatan halal bi halal ini sebagai wahana dan sarana untuk lebih memperkuat komitmen dan tekad guna lebih meningkatkan kualitas ta’aruf atau saling mengenal dan takfahum atau saling memahami, untuk mempererat jalinan silahturahmi diantara kita semua,” tutur Heriadi.

Disampaikan Heriadi, dalam kontek penyelenggaraan pemerintah  dan pembangunan di daerah ini khususnya, peningkatan jalinan silahturahmi tersebut memang sangat di butuhkan. Begitu pula untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Landak.

” Tanpa adanya jalinan kekeluargaan, koordinasi, komunikasi dan sinergitas baik itu sesama aparatur pemerintah Kabupaten Landak dengan seluruh pemangku kepentingan terkait niscahya semua itu tidak akan berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Halal bi halal ini juga sebagai momentum untuk menggugah dan membangun kesadaran baru untuk kembali pada harkat kemanusiaan sebagai makluk yang fitrah sesuai makna hakiki idul fitri.

Dengan semangat kemenangan dan hati yang fitrah tersebut, suami dari Maria Lestari ini mengajak bersama jadikan kegiatan halal bi halal ini sebagai titik awal untuk berbenah diri. (Yhs/sar) 

Ihwal wartawan Yang Sakit Hingga Meninggal Dirutan Kelas II Kota Baru Kalsel

Senin, 11 Juni 2018

Poto : Jodhi Yudono Ketum IWO Ambil Sikap atas Meninggalnya Insan Pers

Jakarta (Sorotpost) -Ihwal meninggalnya Muhammad Yusuf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Baru, Kalimantan Selatan, Minggu (10/6/2018), tak ayal kembali membuat mata insan pers di tanah air terbelalak. Pernyataan duka dan simpati mengalir dari kalangan insan pers, tak terkecuali dari jajaran anggota Ikatan Wartawan Online di sejumlah daerah.

Muhammad Yusuf diketahui merupakan tersangka Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan, terkait kasus pencemaran nama baik menyusul pemberitaan  yang dituduhkan merupakan bagian dari provokasi dan menghasut, sehingga dianggap merugikan PT Multi Sarana Agro Mandiri ( PT MSAM). 

Muhammad Yusuf disangkakan dan dituduh telah melanggar Pasal 45 A UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik berkaitan dengan pemberitaan tentang adanya dugaan kisruh PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) sebuah perusahaan milik pengusaha terkemuka di Kalimantan Selatan dan berdasarkan laporan Staff Humas PT. MSAM (Multi Sarana Agro Mandiri) sejak maret lalu.

Bertalian dengan perkara yang mendera Muhammad Yusuf sekaligus kasus kematian almarhum, Pengurus Pusat IWO sebagai bagian dari masyarakat pers, pertama kali menyatakan rasa prihatin dan duka mendalam terhadap meninggalnya almarhum Muhammad Yusuf. Di samping itu, sebagai sebuah refleksi terhadap peristiwa ini, PP IWO merasa berkepentingan untuk menyatakan sikap atas peristiwa tersebut dikarenakan hal ini adalah salah satu persoalan genting menyangkut isu kebebasan pers yang juga merupakan parameter dalam sebuah negara hukum yang berdemokrasi. 

Pertama, kematian Muhammad Yusuf yang ditahan di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Baru, Kalimantan Selatan, diketahui adalah berstatus tahanan Kejaksaan. Adapun pihak Lapas adalah pihak yang menerima titipan tahanan dari Kejaksaan Negeri setempat. Dengan perkataan lain, dua lembaga ini terlibat dalam hal pertanggungjawaban terhadap Muhammad Yusuf.

Pertanggunggungjawaban itu menyentuh aspek pelaksanaan tugas pihak LP maupun Jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Dalam pada itu, apakah pihak Kejaksaan cq Jaksa penuntut umum telah menangani tahanannya secara patut dan layak ? Lantas ketika dalam masa tahanan, APAKAH TIDAK TERLACAK KONDISI MUHAMMAD YUSUF YANG BERADA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT ? APAKAH PERNAH ADA DOKTER YANG MEMERIKSA MUHAMMAD YUSUF? DAN YANG TERPENTING PULA, APAKAH TIDAK DIJADIKAN PERTIMBANGAN SEDARI AWAL MENGENAI KONDISI MUHAMMAD YUSUF SEBELUM PADA AKHIRNYA DIPUTUSKAN UNTUK DITAHAN ?

Kedua, pada bagian akhir uraian pertanyaannya di point satu di atas, mencuat pula pertanyaan tertuju kepada  kepada pihak Polres Kotabaru yang menyidik perkara ini. Bahwa di dalam perkara yang melibatkan insan pers dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999, acapkali insan pers khususnya dari kalangan media online dibayang-bayangi oleh jerat pidana sebagaimana pengaturan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai sebuah konsekwensi dari negara hukum, keberadaan UU ITE tetaplah harus dihormati. Namun, yang perlu disadari dan perlu dikritisi adalah menyangkut penerapannya. Dalam pada itu, sudahkah penerapan daripada undang-undang tersebut memang telah menyentuh aspek filosofi daripada tujuan pembentukan undang-undang ? Benarkah ketentuan Undang-Undang ITE secara serta merta dapat menjerat wartawan dalam menjalankan fungsinya ? Dalam pada itu, IWO mengkhawatirkan, penegak hukum tidak dapat membedakan antara pelaksanaan tugas pers dengan pelaku tindak pidana yang memiliki sikap kalbu yang secara jelas merupakan bagian dari subjek hukum yang menjadi pelaku tindak pidana di dalam undang-undang ITE.

Ketiga, PP IWO memang menyadari ada hal-hal di dalam ketentuan Undang-Undang ITE secara dogmatik tak dapat terelakkan mampu menjerat insan pers. Namun kalangan penegak hukum yang secara ongebreideld (merajalela) tanpa memperhatikan sistematika hukum, menciptakan kekhawatiran akan redupnya kembali kondisi kebebasan pers yang diharapkan hingga matinya iklim demokrasi di negeri ini ke depan. Bertalian dengan penerapan UU ITE terhadap wartawan, delik yang kerap digunakan yakni delik pencemaran nama baik, maka di dalam penerapannya penegak hukum hendaknya merujuk kepada Pasal 310 KUHP, dimana pada ayat (3) Pasal 310  termaktub benteng perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan fungsinya. Penerapan UU ITE terhadap insan pers selama ini cenderung mengabaikan hal itu.

Keempat,  mengenai keberadaan UU Pers dalam kaitannya dengan adanya unsur pidana dalam suatu kegiatan pers. PP IWO tidak dapat menyangkal bahwa UU Pers, tidak melakukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas sebuah kegiatan pers yang terkategori sebagai tindak pidana. Meskipun pada akhirnya diterapkan undang-undang lain untuk menjerat insan pers, UU pers tetaplah memiliki semangat restoratif justice guna melindungi pihak-pihak yang beritikad baik dengan adanya sarana hak jawab dan hak koreksi.

Seharusnya mekanisme inilah yang lebih dahulu dikedepankan bukan semata-mata untuk memenjarakan insan pers. Dalam pada itu, IWO juga mendesak Dewan Pers pro-aktif dalam menumbuhkembangkan nuansa restorasi atas kasus-kasus hukum yang menjerat wartawan. IWO juga mendesak Dewan Pers konsisten dan obyektif dalam memperjuangkan insan pers, tanpa melihat siapa subjek hukum pers yang terlibat kasus pidana itu, namun tetap jernih melihat kepada ada tidaknya unsur pelanggaran etika terlebih dahulu dalam menjalankan tugas pers yang telah dilakukan. 

Kelima, Bertalian dengan upaya represif yang dilakukan terhadap Muhammad Yusuf, termasuk dengan melakukan upaya penahanan, PP IWO berpendapat, upaya penahanan memang merupakan kewenangan dari penyidik sebagaimana termaktub di dalam Pasal 21 ayat (1) sebagai syarat subjektif dan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun dalam hal pelaksanaan tugas penyidikan menyangkut upaya penahanan yang telah dilakukan, sebagaimana pertanyaan yang dipaparkan di atas, IWO mencurigai pertimbangan hukum dari mulai aparat Kepolisian hingga Kejaksaan dalam  hal melakukan upaya penahanan terhadap Muhammad Yusuf lebih kental dengan nuansa kekuasaan yang terbalut dalam “selimut kewenangan”. Kekuasaan, meskipun merupakan hak yang diberikan secara konstitusional namun tidak membutuhkan kegiatan kognitif. Sedangkan kewenangan membutuhkan kegiatan kognitif untuk membuat suatu interpretasi. Atas fakta itu, IWO berpendapat bawa penahanan atas M Yusuf adalah tindakan berlebihan.

Bertalian dengan hal itu,  IWO meminta kepada penegak hukum dalam melakukan fungsinya sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan insan pers, tak semata-mata menggunakan kekuasaan melainkan secara jernih dapat melihat sistematik hukum sebagai bagian dari fase penyelidikan dalam hukum pidana.  
Keenam, kepada otoritas Kejaksaan dan Lapas dapat memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat perihal meninggalnya Muhammad Yusuf yang berada di bawah tanggungjawab kedua institusi tersebut.

Hal tersebut juga merupakan bagian dari pengembanan tugas dan tanggungjawab dari kedua institusi sesuai peraturan perundang-undangan, sekaligus mendesak agar melakukan proses yang transparan bila ditemukan pelanggaran. (Rilis/Jodhi Yudono) Ketua Umum Ikatan Wartawan Online. 

16 Pukesmas Menerima alat Poging Dari Plt. Bupati Landak Herculanus Heriadi

poto:Herculanus Heriadi menyerahkan Alat Poging

Landak (Sorotpost) - Menyambut Idul Fitri 2018, Pelaksana Tugas Bupati Landak Herculanus Heriadi menghendaki instansi Pemerintah yang terkait pelayanan publik seperti Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak tetap melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. "Mengharapkan kepada (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama RSUD dan Puskesmas, agar dapat tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat selama libur dan cuti bersama." Ujar Heriadi ketika memimpin Rapat Koordinasi dengan jajaran Eselon II, III dan IV di lingkungan Kabupaten Landak, di Aula Kantor Bupati Landak, Jumat (8/6) kemarin.

Politisi PDI Perjuangan Kabupaten Landak itu mengharapkan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Landak dapat mematuhi ketentuan libur dan cuti bersama, tidak menambah waktu libur, dan dapat melaksanakan tugas seperti biasa setelah masuk kerja.

"Akan diadakan apel hari pertama masuk kerja pada tanggal 21 juni 2018." tegas Heriadi.

Pada kesempatan itu juga Heriadi menyerahkan alat Foging untuk 16 puskesmas yang ada di Kabupaten Landak, terkait itu, Suami Anggota DPRD Provinsi Kalbar Maria Lestari itu berpesan agar peralatan tersebut bisa di gunakan sebagaimana mestinya dan dirawat. "Kita harapkan dengan penambahan alat foging bisa mengurangi penyakit demam berdarah." Ujar Heriadi.

Heriadi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD kabupaten Landak atas kerja kerasnya sehingga Kabupaten Landak kembali memperoleh opini WTP dari BPK, dan kepada setiap SKPD untuk dapat terus mempertahankan prestasi yang telah diraih dan memperbaiki kekurangan yg masih ada. (Yhs) 

Plt. Bupati Landak Ingatkan Para Kades gunakan Hak pilih dan Kelola Dana Desa Dengan Baik

Jumat, 08 Juni 2018


Landak (Sorotpost) - Pelaksana Tugas Bupati Landak Herculanus Heriadi ketika Rapat Kerja Bupati Landak dengan Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Landak, di Aula Kantor Bupqti Landak, Kamis (7/6), Mengajak masyarakat melalui Kades untuk berpartisipasi dalam pilgub, menggunakan hak pilihnya. " Tolong para Kades dan Camat agar menyampaikan ke masyarakat agar bagi yang sudah mempunyai hak pilih supaya ke TPS tanggal 27 Juni untuk mencoblos, silakan gunakan hak pilihnya. Agar para kades memastikan penduduk nya yg memenuhi syarat, telah memiliki E-KTP sebagai persyaratan menyalurkan hak pilih." ujar Heriadi.

Politisi PDI Perjuangan Kabupaten Landak itu juga menghimbau para Kades selaku kepala wilayah di daerahnya masing-masing, untuk dapat selalu menjaga kondusifitas terutama menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Selain itu Heriadi mengingatkan para kades agar dalam pengelolaan keuangan desa selalu berpedoman pada aturan yg berlaku. Karena keuangan desa ada dua sumber, APBD dan APBN jangan sampai salah kelola karena akan berurusan dengan aparat hukum.
Menyambut lebaran, Suami Anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil Landak Maria Lestari itu mengingatkan Camat dan Kepala Desa agar mengecek ketersediaan logistik sembako di daerah masing-masing jangan sampai langka. " Mari kita bersama-sama jaga keamanan dan kenyamanan saudara kita umat muslim yang akan menyambut Idulfitri ini." terang Heriadi. (Yhs) 

Pangkalan Angkatan Laut Cirebon Buka Puasa Bersama Anak Yatim


Cirebon (Sorotpost) - Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Cirebon yang merupakan salah satu Pangkalan dibawah jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dengan Komandan Letkol Mar Yustinus Rudiman, M.Tr. Hanla., M.Tr (Han) dan prajurit serta PNS Lanal Cirebon melaksanakan buka bersama anak anak yatim yang ada di wilayah kerja Lanal Cirebon bertempat di lapangan apel Mako Lanal Cirebon Jl. Kesunean No.33 Kota Cirebon pada Kamis, (7/6/2018) kemarin.

Buka puasa diikuti  anak yatim yang diundang berjumlah 100 orang dengan pendamping 15 orang  dari tiga kelurahan yakni Kelurahan Bandorasa Kabupaten Kuningan, Kelurahan. Kesunean dan Kelurahan Cangkol Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. 

Disela-sela acara buka puasa bersama, dalam sambutannya Komandan Lanal Cirebon menyampaikan doa syukur kepada Tuhan yang maha Kuasa atas lindungan Tuhan semua yang hadir dalam buka puasa bersama sehat walafiat. 
"Alhamdulillah kita bisa berkumpul di lapangan apel Mako Lanal Cirebon dalam keadaan sehat walafiat9 dan tujuan kita berpuasa adalah  Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT," tutur Letjen Mar Yustinus Rudiman. 
Selanjutnya setelah acara buka puasa bersama, Anggota Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Cirebon yang wilayah kerjanya. 
Pemberian santunan kepada anak Yatim. 
"Santunan ini Sebagai wujud peduli Lanal Cirebon kepada anak yatim," tambah Mar Yustinus Rudiman.

Disamping itu Ustad KH. Oha Roakil Muntaha S. AG pengurus yayasan Albarqah diberi untuk menyampaikan tauziahnya. 
Dalam Tauziahnya ustad Kh. Ohya Roakil Albarqah mengajak kepada semua anak yatim untuk manfaatkan bulan Ramadhan di 10 hari terakhir ini untuk beramal sebanyak banyaknya. 
" Mari kita manfaafkan bulan ramadhan ini dan kiranya pemberian Tali asih dari keluarga besar Lanal Cirebon ini semoga bermanfaat bagi kita dan semoga Lanal Cirebon semakin diberi keberkahan dan semakin kompak lagi,"ajaknya. 
Berdasarkan pantauan media ini,  diakhir penghujung kegiatan dilanjutkan dengan Pemberian santunan kepada anak yatim yg diserahkan langsung oleh Komandan Lanal Cirebon kepada 20 orang perwakilan anak yatim yang hadir. 
Diakhir kegiatan diadakan buka puasa bersama anggota Lanal Cirebon bersama anak yatim dan sholat magrib berjamaah di lapangan apel Mako Lanal Cirebon. ( sumber :Pen Lanal Cirebon/Yhs)

Desa Terpencil, Pj. Bupati Landak Gandeng Disdukcapil Rekam E-KTP


Landak Sempatung (Sorotpost) -Agar masyarakatnya memiliki KTP Elektronik, sehingga mudah dalam mengurus administrasi kependudukan, Pelaksana Tugas Bupati Landak Herculanus Heriadi, ketika kunjungan kerja ke Sempatung, Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak, Selasa (5/6), membawa serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak agar bisa melaksanakan perekaman E KTP di daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sanggau dan tidak jauh dari negara tetangga Malaysia itu.


Hadir Kadis Dukcapil Kabupaen Landak, Camat Air Besar, Kades Sempatung  beserta Perangkat Desanya. Pada kesempatan itu, Heriadi juga menyerahkan akta kependudukan dari dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak hasil pelayanan langsung (jemput bola) oleh Plt. Bupati Landak ke Kepala Desa Sempatung Lawek.


Heriadi mengungkapkan, layanan jemput bola tersebut memberikan kemudahan dan layanan terbaik dari Pemerintah Kabupaten Landak kepada warganya.


"Kita harapkan ini membantu masyarakat dalam perekaman E-KTP " ujarnya politisi PDI Perjuangan Kabupaten Landak itu.

Dengan dilakukan jemput bola ini, kata Heriadi, kemudahan didapatkan masyarakat yang selama ini belum melakukan perekaman atau tidak sama sekali memiliki identitas diri.

"Kaum lansia, disabilitas dan pihak lainnya, kita harapkan terbantu dengan layanan jemput bola ini," jelasnya.

"Program seperti ini akan terus berlanjut di Landak, agar semua masyarakat Landak, bisa memiliki E-KTP. Kita berterima kasih juga kepada masyarakat yang turut berpartisipasi melakukan perekaman dan mendukung program jemput bola tersebut," terangnya. (Yhs) 

Aborsi, Hubungan Asmara Kakak Beradik

Rabu, 06 Juni 2018


Batanghari  (Sorotpost) - sungguh memalukan seperti dirilis dari www.kabardaerah.com , satu keluarga terdiri dari AA (18), WA (15) bersama orang tua keduanya Asmara Dewi (38) warga Desa Pulau, Kecamatan Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi harus berurusan dengan polisi.

Ketiganya tidak bisa menahan malu setelah diamankan petugas di rumahnya, tidak lama setelah petugas menemukan sesosok jasad bayi yang ditemukan disebuah kebun.

Siapa sangka, jika kakak beradik tersebut yang masih anak dibawah umur menjadi tersangka, lantaran melakukan hubungan inses hingga delapan kali.

Pihak PPA Reskrim Polres Batanghari melalui Kasat Reskrim Iptu Dimas Arki Jatipratama menjelaskan, terungkapnya kasus ini bermula ketika petugas mendapatkan informasi masyarakat adanya penemuan mayat bayi.

Sesampainya di TKP, petugas kepolisian menemukan mayat bayi diduga hasil aborsi. “Kondisi sekitar seminggulah. Sudah tak berbentuk lagi, kepala retak, badan dan kaki sudah pisah. Sedangkan tanda kekerasan saat ini belum ada,” ujarnya, Selasa (5/6/2018).

Dari pengakuan kepada petugas, Asmara Dewi awalnya melakukan aborsi pada Selasa (22/5/2018) lalu sekitar magrib dengan cara memijat perut anaknya WA.

“Mulanya sang anak perempuannya tengah mengandung diluar nikah. Karena merasa malu kepada tetangga, sang ibu memberikan jamu yang terbuat dari kunyit dengan tujuan melunturkan janin sang bayi,” tutur Dimas.

Setelah mengalami perutnya mules, sang ibu mendorong perut WA hingga bayinya keluar. “Setelah keluar, kepala bayi ditarik. Sedangkan arinya dipotong menggunakan silet,” imbuhnya.

Selanjutnya, orok bayi yang baru lahir ke dunia tersebut langsung dibungkus kerudung dan diletakkan dibawah tempat tidurnya. Besoknya , seperti biasa, si ibu tadi berangkat ke kebun untuk kerja. Namun, Asmara sangat kaget, setiba di kediamannya, jasad bayi dari anaknya raib di bawah tempat tidur.

“Jadi pas ibunya pulang untuk melihat jasad bayi kok gak ada. Saat ditanya ke anaknya, dijawab sudah dikubur. Rupanya hanya dibuang begitu saja di kebun,” jelas Dimas.

Petugas memperkirakan, usia bayi tersebut berumur lebih kurang 6 sampai 8 bulan.

Akibat perbuatannya sang ibu dikenakan pasal 55 ayat 1 UU RI perlindungan anak karena turut serta dengan ancaman 10 tahun penjara.

Sementara, kedua anaknya dikenakan pasal berbeda WA dikenakan pasal 77 ayat A jo 45 A UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara.

Sementara itu sang kakak AA yang menyetubuhi anak dibawah umur dikenakan pasal 81 ayat 3 jo pasal 76 D UU perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara.

Akibat perbuatannya, buyar sudah satu keluarga tersebut berlebaran di rumah. Pasalnya, ketiganya harus melewati masa lebaran harus dari balik jeruji besi sel tahanan Polres Batanghari. (azhari/IWO)

Satu Teroris Poso Tahun 2014 Sudah Bebas


Sulut (Sorotpost) – Selasa (5/6/18) Kemarin, salah satu jaringan teroris Poso Suhardi alias Ali Gode alias Abu Faruq (31) bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIa Tuminting Manado,  seperti diliris dari media www.kabardaerah.com,  setelah menjalani masa hukuman setelah terbukti bersalah dalam putusan pengadilan akibat terlibat sebagai pengumpulan dana bagi kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin Santoso di Poso 2014 lalu.
Mantan narapidana jaringan teroris Suhardi setelah bebas dari Lapas Tuminting langsung dijemput dan kembali ke Poso Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Jaringan teroris Poso ini dinyatakan bebas berdasarkan dengan surat bebas Lapas Klas IIa Tuminting nomor W27-PAS1.PK.01.01.02.454 Register BIII.04/2018 setelah menjalani masa hukuman penjara 3 tahun lebih subsider 6 bulan dan mendapatkan remisi 10 bulan.
Kepala Lapas Klas IIA Tuminting Sulistyo Wibowo kepada wartawan ikut membenarkan atas bebasnya salah satu warga binaan yang terjerat kasus terorisme di Poso.
Dikatakan Wibowo,“Warga Binaan Suhardi (32) bebas dan dilepaskan dari Lapas setelah menjalani masa hukumannya,” kata kalapas.
Seperti diketahui Suhardi alias Ali Gode alias Abu Faruq ditangkap Densus 88 anti teror dalam operasi di Poso Sulteng 2014 lalu dan divonis PN Jakarta Utara terbukti melanggar Pasal 15 juncto Pasal 9 Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang terorisme.
Suhardi sendiri sekeluarnya dari Lapas Tuminting langsung dijemput Densus 88 dan dikembalikan ke kampung halamannya.(IWO) 

Masyarakat Pontianak Menyakinkan Karolin-Gidot Bisa Memimpin Kalbar

Selasa, 05 Juni 2018



Pontianak (Sorotpost) - Ribuan masyarakat Pontianak menghadiri deklarasi Demi Anak Generasi (DAG) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut dua, Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot di area kuliner BPAS Kecamatan Pontianak Utara.

Perwakilan BPAS, Sutio Guntoro mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan sebagai bentuk dukungan masyarakat Kecamatan Pontianak Utara untuk pasangan Karolin-Gidot.
   
Dirinya bersyukur karena pada deklarasi ini dihadiri lebih dari seribu warga Pontianak. Masyarakat tersebut sebelumnya sudah menunggu kedatangan Karolin bersama ketua tim kampanye Karolin-Gidot, Cornelis yang juga merupakan Gubernur Kalbar dua periode.

"Kehadiran masyarakat yang sangat antusias ini membuktikan bahwa, masyarakat sangat mengharapkan pasangan ini bisa memimpin Kalbar ke depan," katanya di Pontianak, Senin (4/6) malam.

Sutio berharap, masyarakat yang hadir pada kegiatan deklarasi tersebut bisa memberikan dukungan penuh untuk pasangan muda, calon pemimpin Kalbar ini.
   
Ditempat sama, Yanto warga Selat Makasar, Kecamatan Pontianak Utara menyatakan dirinya bersama keluarga sengaja datang pada kegiatan tersebut untuk bertemu langsung dengan calon Gubernur Kalbar Karolin, perempuan satu-satunya yang ikut berkontestasi di Pilkada Kalbar.

"Saya berharap agar Ibu Karolin bisa menjadi Gubernur Kalbar. Sebab, saya yakin beliau mampu memimpin provinsi ini dan meneruskan program pembangunan di provinsi ini," ucap Yanto.

Sementara itu, Calon Gubernur Kalbar, Karolin mengucapkan terimakasihnya atas dukungan yang diberikan masyarakat Pontianak, khususnya untuk komunitas DAG yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Ia sangat optimis, dengan kehadiran ribuan masyarakat tersebut, dirinya yakin, dengan semangat, perjuangan dan doa, akan memenangkan Pilkada Kalbar 27 Juni 2018.

"Saya tidak akan menyia-nyiakan setiap dukungan yang ada. Dengan dukungan ini saya akan membuktikan kinerja yang baik untuk masyarakat saat menjadi Gubernur Kalbar nantinya," tegas Karolin.
   
Karolin memastikan dirinya mampu untuk memimpin Kalbar dan memberikan perubahan pada lima tahun kepemimpinannya nanti.
   
"Saya bisa buktikan, saya bisa bekerja. Delapan tahun menjadi anggota DPR RI, saya belajar pemerintahan dengan teman-teman di pemerintah pusat dan dengan orang tua saya sendiri juga belajar pemerintahan dan politik. Saya keliling Indonesia untuk melihat bagaimana orang membangun daerah, sehingga bisa menjadi acuan untuk membangun Kalbar ke depan," lanjut Karolin.
   
Menurut Karolin, lain halnya jika seorang anak pejabat tidak bisa apa-apa atau tidak ada minat terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Sementara dirinya sudah bertekad melepaskan status Pegawai Negeri Sipil dan terjun ke politik agar bisa melayani masyarakat.

"Waktu awal saya terjun ke Politik dan mencalonkan diri menjadi anggota DPR, saya berjuang sendiri dari awal. Selama saya menjadi anggota DPR, saya juga sudah bekerja untuk masyarakat Kalbar, sehingga saya siap kembali bekerja untuk masyarakat Kalbar," pungkas Karolin. (rilis)

DPC KSBSI FSB Kamirpaho Pertanyakan Kerja pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Landak

poto :Yusuf Yasiduhu Zaluhu
Landak (sorotpost)-Ketua KSBSI-FSB KAMIPARHO Kabupaten Landak Yusuf Yasiduhu Zaluku ,  meminta kepada PT. HPI-AGRO Group yang ada dikabupaten Landak mengabulkan lima tuntutan karyawan perusahaan HPI Agro Group yang saat ini tidak menjalan amanah undang undang ketenagakerjaan. 
Yusuf Yasiduhu Zaluku menilai lima tuntutan yang belum tuntas diselesaikan yakni Perjanjian kerja BHL, BPJS Kesehatan,  Pengangkatan Karyawan, Tuntutan BHL 20 HK,  dan Pembagian UMSK 25 HK yang belum tuntas akan dimediasi lagi yang kedua kalinya pada 7 juni 2018 mendatang. 
Sebelumnya,  pertemuan pertama antara pihak PT. HPI-Agro Group  dengan KBSI FSB Kamiparho yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Landak belum membuahkan hasil. Yusuf Yasiduhu Zaluku mengatakan pada www.sorotpost.com selasa (5/6/18) sore apabila mediasi yang kedua kalinya belum dikabulkan pula maka karyawan akan melakukan mogok kerja dan juga melakukan unjuk rasa sesuai undang undang tenagakerjaan mulai dari tingkat DPC,  Kolwil dan tingkat pusat di Jakarta tempatnya dikantor pusat PT. HPI Agro Group jakarta. 
Herannya Yusuf Yasiduhu Zaluku saat dikonfirmasi kenapa dinas Tenagakerjaan Kabupaten Landak tidak melakukan peneguran terhadap pihah PT. HPI dengan kebijakan- kebijakan yang menyensarakan karyawan dan mengeluarkan sertifikasi K3 kepada Pihak PT. HPI Agro -Group. 
"Kenapa Dinas Tenagakerjaan Kabupaten Landak tidak melakukan peneguran kepada pihak PT. HPI Agro yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tenagakerjaan dan ada apa pihak dinas tenagakerjaan juga bisa mengeluarkan Sertifikasi K3, hal ini fakta lima tuntutan karyawan dilapangan perusahaan HPI Agro Group yang ada dikabupaten Landak sudah tidak memenuhi peraturan undang-undang Tenagakerjaan  yang belum tuntas diselesaikan tetapi kenapa kok pihaknya dinas ketenagakerjaan Kabupaten Landak bisa mengerluarkan sertifikasi K3 atas dasar apa dikeluarkannya, "tutur Yusuf Yasiduhu Zaluku (Yh) 

PONTIANAK KOTA

KAPUAS HULU NEWS

SANGGAU NEWS

SINGKAWANG NEWS

MEMPAWAH NEWS

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS