KOLOM OPINI

MELAWI NEWS

LANDAK NEWS

BERITA NASIONAL

SEKADAU NEWS

BENGKAYANG NEWS

Wakil Bupati Landak Minta Saberpungli Sapu Bersih Pungli

Senin, 17 Desember 2018


Landak (SOROT POST)- Wakil Bupati Landak, Herculanus Heriadi menegaskan agar jangan sampai ada praktek pungli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dan lembaga lainnya, karena di sini dipertaruhkan nama baik kabupaten Landak. Tim Saberpungli, agar bekerja penuh tanggung jawab dalam menyapu bersih pungutan liar yang ada di Kabupaten Landak.


Hal tersebut disampaikannya pada Monitoring dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) UPP Provinsi Kalbar, di Landak, Senin, 17 Desember 2018. Hadir dalam kegiatan tersebut, Irwasda Polda Kalbar, Kombes Pol. Andi Musa, beserta Tim Saberpungli Provinsi Kalbar, Forkompinda Kabupaten Landak, Sekda dan OPD Kabupaten Landak, serta tamu undangan lainnya.


Dijelaskan Heriadi, tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan, menjadi penyebab semakin banyak masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang koruptif. "Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik." ungkap Heriadi.


Dijelaskannya pula, faktor lain yang mempengaruhi karena individu yang tamak, moral yang kurang baik, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja serta ajaran yang kurang diterapkan.


Sehingga kata Politisi PDI Perjuangan itu, perlu langkah tegas Tim Saberpungli dalam memberantas praktek-praktek pungutan liar di Kabupaten Landak.


Menurut Heriadi, kegiatan Saberpungli mempunyai tiga tujuan, yakni tertanggulanginya praktek pungli yang dilakukan aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima. Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.  (Nes)

HUT BRI ke 123 Kapolres Melawi Dan BRI MoU


Melawi (SOROT POST)- Kepolisian Resor Melawi dan Perbankan sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengawalan dan pengamanan antara Polres Melawi dengan Perbankan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Melawi pada perayaan HUT BRI Ke - 123 di Graha Sukiman Center, Minggu (16/12/2018) pagi.

Penandatangan MOU tersebut dilakukan Kapolres Melawi AKBP Ahmad Fadlin, S.I.K., M. Si dengan Kepala Pimpinan Cabang Bank BRI Melawi bapak Setio Agung Yulianto.

Dalam sambutannya Kapolres Melawi AKBP Ahmad Fadlin, S.I.K., M. Si mengatakan MOU ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah bank yang ingin melakukan aktivitas dibank.

“MoU ini dilakukan sebagai antisipasi tindak kriminal seperti aksi perampokan dan pencurian kepada para nasabah ketika selesai melakukan transaksi di bank, jelasnya.

"Anggota kita selalu siap melakukan pengamanan dan pengawalan orang, barang dan uang bila pihak Bank dan Nasabah membutuhkannya," katanya.

Menurutnya, MoU pengawalan dan pengamanan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara kepolisian dengan perbankan.

Selain itu, juga merupakan bentuk dari tugas kepolisian untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.

“Diminta pengamanan atau tidak, pada prinsipnya kita siap melaksanakan tugas menjaga lokasi vital baik itu bangunan privat maupun milik pemerintah”, ungakapnya.

"Dengan adanya MoU ini diharapkan terjalinnya sinergritas dan kemitraan antara Polri dengan Instansi Perbankan guna meningkatkan pelayanan lebih baik, tegasnya.

Salain itu, Kapolres juga menambahkan bahwa akan memerintahkan kepada seluruh Jajaran Polres Melawi tepatnya Polsek yang memiliki Unit dan Teras Bank BRI agar selalu melakukan patroli dan pengamanan segala bentuk aktivitas Bank terutama kepada nasabah guna menciptakan rasa aman kepada masyarakat diwilayah hukum Polres Melawi, tutupnya.

Sementara itu, Kepala Pimpinan Cabang Bank BRI Kabupaten Melawi menyambut baik adanya kerjasama ini sehingga membuat nyaman dan tenang pihak Bank beserta nasabahnya, ungkapnya.

Dalam perayaan HUT BRI Ke - 123 tahun 2018 juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Melawi Abang Tajudin, S.E., M. Sos, Ketua TP PKK Kabupaten Melawi Ny. Hj. Nurbetty Eka Mulyastri, S. E dan para Kepala Unit Bank BRI beserta para Karyawan BRI. Kegiatan yang diawali dengan jalan sehat dan olahraga Senam Gemu Famire bersama di Graha Sukiman Center Kabupaten Melawi tersebut berjalan dengan meriah dilengkapi pembagian Dor Prize. (Hadi)

Bupati Sekadau Safari Natal 2018 Didua Kecamatan Sekaligus

Jumat, 14 Desember 2018


Sekadau (SOROT POST)  – Dalam sehari Bupati Sekadau Rupinus, SH, M. Si melaksanakan Safari Natal di dua Kecamatan sekaligus yakni di Kecamatan Nanga Mahap dan Kecamatan Nanga Taman, Rabu 12 Desember 2018.
Kegiatan Safari natal tahun 2018 yang dilaksanakan di dua kecamatan tersebut merupakan hari kedua setelah dari Kecamatan Belitang Hulu yang kala itu hadiri langsung oleh Wakil Bupati Sekadau Aloysius, SH, M. Si Senin 10 Desember 2018.
Safari Natal hari kedua didua kecamatan dimulai dari Kecamatan Nanga Mahap pada pukul 10.00 wib sesuai dengan jadwal. Safari natal di mahap sekaligus penyerahan bantuan Bupati Sekadau kepada masyarakat, pengurus gereja, lumpuh layu dan kepada kelompok tani.
Usai menyerahkan bantuan, Bupati Sekadau memberikan sambutan dan terakhir acara renungan natal oleh pastor donatus dan ramah taman makan bersama. Setelah makan siang atau sekitar jam 12.00 wib, bupati melanjutkan kembali perjalanan menuju Lubuk tajau Kecamatan Nanga Taman tempat kegiatan safari natal dilaksanakan.
Kedatangan Bupati di Lubuk Tajau dan rombongan disambut dengan prosesi adat dayak seperti tarian, injak telur, pancong buluh muda dan minum tuak adat. Kedatangan Bupati disambut masyarakat dan umat katolik Desa Lubuk tajau dengan antusias.
Di Desa ini, Bupati Sekadau Rupinus juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat.
Bupati Sekadau Rupinus dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Safari natal ini merupakan kegiatan rutin yang di laksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sekadau setiap tahunnya.
Lebih jauh ia katakan, kegiatan Safari natal ini juga bertujuan agar silahturahmi antar pemerintah daerah Kabupaten Sekadau dengan masyarakat tetap terjalin dengan baik.
Bupati berpesan, agar bantuan yang diberikan oleh Pemda digunakan dengan sebaik-baiknya . Bupati juga berpesan, agar masyarakat merayakan natal penuh dengan kesederhaan dan sukacita.
“Karna kita menyambut hari lahirnya Sang Juru Selamat,” ujarnya.
Hadir mendampingi Bupati, beberapa Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Sekadau, Forkopimda dan Instansi vertikal. (Hms)

Landak Menerima DIPA Tahun Anggaran 2019 Dari Gubenur Kalbar Sutarmidji


Pontianak (SOROT POST)- Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2019 dari Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis 13 Desember 2018. Selain itu diserahkan juga Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada seluruh Bupati/Walikota. Heriadi juga menerima Piagam WTP dari BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Landak 2017.

Ditemui usai menerima DIPA, Heriadi mengatakan, DIPA yang diterima merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA, dan merupakan langkah tepat untuk memberikan pelayanan serta pembangunan di Kabupaten Landak.


"DIPA juga berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran, setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia." terang Politisi PDI Perjuangan itu.


Selain penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD, Gubernur juga menyerahkan penghargaan kepada 11 Pemerintah Daerah yang berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 meraih opini Wajar Tana Pengecualian (WTP), diantaranya, Pemprov Kalimantan Barat, Pemkot Pontianak, Pemkab Kubu Raya, Pemkab Mempawah, Pemkot Singkawang, Pemkab Sanggau, Pemkab Landak, Pemkab Sekadau, Pemkab Ketapang, Pemkab Sintang dan Pemkab Kapuas Hulu. Terkait penghargaan WTP Heriadi menjelaskan, penghargaan yang diberikan oleh Menkeu RI kepada pemerintah Kabupaten Landak merupakan prestasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemkab Landak, tahun anggaran 2017.


Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Sahat MT Panggabean menerangkan DIPA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat yang diserahkan sebanyak 527 DIPA dengan jumlah nilai Rp 8,8 Triliun terdiri dari 61 DIPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Rp 393 Miliar dan 466 DIPA Satuan Kerja Instansi Vertikal sejumlah Rp 8,4 Triliun.
“61 DIPA SKPD diantaranya 16 DIPA Tugas Pembantuan Rp 236 Miliar dan 45 DIPA Dekonsentrasi Rp 157 Miliar. 466 DIPA Satuan Kerja Instansi Vertikal meliputi 20 DIPA Kantor Pusat Rp 1,7 Triliun dan 466 DIPA Kantor Daerah Rp 6,7 Triliun,” ungkapnya.
Dijelaskan Sahat, besaran pagu DIPA tahun 2019 per jenis belanja terbagi atas Belanja Pegawai Rp 3,2 Triliun, Belanja Barang Rp 3,8 Triliun, Belanja Modal Rp 1,8 Triliun dan Belanja Bantuan Sosial Rp 13,3 Miliar. Untuk Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 ditetapkan sejumlah Rp 19,5 Triliun.
Untuk Dana Bagi Hasil Pajak Rp 572,1 Miliar, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 220,4 Miliar, Dana Alokasi Umum Rp 12,1 Triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 1,4 Triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp 3 Triliun, Dana Insentif Daerah Rp 127,5 Miliar dan Dana Desa Sejumlah Rp 1,9 Triliun.(Nes)

Kapolres Sintang Ingatkan Penambang PETI

Kamis, 13 Desember 2018


poto: ilustrasi penambang PETI

Sintang (SOROT POST)- Maraknya PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) di kabupaten sintang yang dilakukan warga masyarakat, membuat kapolres sintang AKBP Adhe Hariadi. S.ik.MH mengundang sejumlah forkopimda terkait penindakkan larangan PETI di Kabupaten Sintang, pertemuan pada hari sabtu 8 november 2018 lalu, yang dihadiri Bupati Sintang Jarot Winarno, Ketua DPRD Kabupaten Sintang Jeffray Edward, Dandim 1205/Sintang Letkol Inf Rachmad Basuki, Dandenpom Sintang Mayor Cpm Mujilan, Ketua Pengadilan Negeri Sintang Yogi Dulhadi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Syahnan Tanjung.
Dalam pertemuan, disepakati dengan menandatangani  penanganan penambangan tanpa ijin (PETI).
Berdasarkan pantauan, selama diskusi berlangsung  pro dan dan kontra di kalangan masyarakat , sehingga kapolres perlu meluruskan agar tidak ada salah persepsi dari keputusan tersebut, akhirnya kapolres AKBP Adhe Hariadi. S.Ik.MH dan didampingi waka polres sintang kompol Amry memberi penjelasan pada awak media saat melakukan konfrensi pers di aula balai mitra polres sintang hari senin (10/12/2018).

Kapolres Sintang beri batas waktu pada masyarakat yang masih melakukan aktivitas penambangan tanpa ijin selama dua minggu, untuk menghentikan kegiatannya, karena kita ingin ada kesadaran dari masyarakat, sebab yang namanya tambang jika dilakukan di aliran sungai, dapat merusak lingkungan, apalagi sungai dapat merusak ekosistem yang ada didalamnya, makanya sungai kapuas dan sungai melawi harus bersih dari PETI, itu poin utama yang kita jaga, jelas kapolres.

Kami ingin agar masyarakat bekerja didaerah wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang disediakan oleh pemerintah, dan ini masih diupayakan oleh pemda, serta akan menunggu rekomendasi dari gubernur, karena kita ingin bersama forkompinda menjaga kabupaten sintang bebas dari peti, inilah poin-poin kesepakatan yang kita buat, ungkap Adhe Hariadi.

Sebelum melakukan penindakan, sesuai dengan batas waktu yang kita berikan, kami harap masyarakat bisa memahaminya, dan cari pekerjaan lain yang tidak melanggar hukum, sebab kita ingin lingkungan dan khususnya aliran sungai kapuas dan sungai melawi bersih dari zat kimia yang sangat membahayakan manusia dan ekosistem di dalamnya. (tns)


Proyek Penguatan Tebing Sungai Landak Mangkrak, Warga Kwatir Tanah Longsor

Rabu, 12 Desember 2018

Poto: lokasi proyek,  Tebing tanah yang mulai lonsor 

Landak (SOROT POST)-  kekwatiran warga di pesisir sungai Landak di Dusun Pulau Bendu desa Kantor Hilir tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalbar kian dirasakan dikarenakan tebing sungai landak kearah jembatan lama jalan sanggau semakin turun Serta lonsor turun kebawah sungai dan ditambah debit air semakin bertambah.
awalnya kekwatiran warga dikala itu pada tahun 2017 lalu, tidak begitu cemas lantaran ada program Pemerintah pusat melalui pembangunan proyek penguatan tebing sungai landak  dikabupaten Landak sudah dialokasikan bahkan pemenang tendernya sudah tertera di plang paman nama pengumuman lelang, dan selanjutnya sudah dilakukan pengerjaan dan proyek tersebut akhirnya putus ditengah jalan.
Menurut  Saleh Warga dipesisiran tebing sungai landak saat dikonfirmasi oleh media sorotpost.com pada (12/12/18) pagi tadi, proyek Pengerjaan penguatan tebing sungai landak Kabupaten Landak tahun 2017 nomor kontrak : 03/HK.02.03/SNVT-PJSA WSJK/PPK/02/2017 tanggal kontrak 16 Januari  2017 nilai kontrak 3.7331.808.000 sumber APBN Murni  masa waktu pelaksanaan 210 hari kalender pada saat itu sebagian  sudah dikerjakan oleh pihak kontraktor di bagian hilir rumah Saleh, ada beberapa tingkat penahan tebing sudah dikerjakan pada tahun 2017 lalu.
"proyek ini sudah dikerjakan sebagian tapi belum selesai, dan saya tidak tahu kenapa dan tidak diselesaikan, tutur Saleh.
Poto:Kondisi tanah dekat surau teramcam lonsor

Selama kegiatan proyek ini, tutur saleh, dirinya selalu melihat orang-orang yang mengerjakan proyek penahan penguatan tebing sungai landak ini, sebab menurut Saleh mereka yang mengerjakan proyek ini di daerah hilir ujung jembatan tersebut dan setelah itu baru  mereka baru mengerjakan di samping rumahnya yang dekat sungai dan itupun belum selesai semua.
"saya nyeri juga kerumah ini lama lama kalau tidak cepat ditangani bisa lonsor tanah ini, apalagi di bawah jembatan sudah retak dan  batu untuk penahannya ada yang sudah turun tanah dan batunya, dan bisa dipastikan jembatan ini lambat laun akan rubuh, turur Saleh.
Saleh Menambahkan, Bangunan Surau arah sanggau disebealah kiri, tanahnya  mulai terseret  lonsor dan  kemungkinan akan mengarah ke bangunan mesjid atau surau yang ada di dekat sungai.
"Kami warga sangat cemas dan kwatir di daerah pesisiran sungai ini,  saya aja habiskan uang untuk kasi cerocok hampir satu juta untuk nahan tebing ini, karna saking takutnya,"tambah Saleh.
Dengan menilai pekerjaan yang belum dituntaskan oleh pihak kontraktor dan ada kekwatiran warga disekitar pesisiran sungai landak arah jembatan lama ngabang, Ketua Komisi C Bidang kesra dan Pembangunan DPRD Kabupaten Landak, Cahyatanus,SH angkat bicara.
Cahyatanus mengatakan kondisi,  kekwatiran warga masyarakat yang didaerah pesisiran sungai landak yang tanahnya terkikis kena terjangan air apalagi dengan kondisi curah hujan yang saat ini lebat dan banjir besar akan mengakibatkan lonsor.
Sementara itu, kata Cahyatanus, ada proyek penguatan tebing didaerah kabupaten landak yang sampai saat ini belum dilaksanakan dengan tuntas, dan diharapkan untuk segera dilaksanakan kembali .
"Kita berharap proyek ini harus dilaksanakan kembali karna sewaktu waktu tanah akan lonsor dan akan mengacam rumah warga dan kedua masyarakat untuk tetap bersabar, yakin dan percaya saja kepada pemerintah karna Pemerintah tidak akan membiarkan daerah-daerah yang dianggap rawan, dan intinya kita minta kepada pihak pelaksananya untuk segera melaksanakannya dan kita belum tahu sejauh mana kendala yang mereka alami, dan kendala apa yang membuat pelaksana  sehingga belum bisa  membuat itu,"katanya.
dengan kontrak yang sudah dianggarkan paling dinas PU melakukan pengawasan.
"kita berharap dan minta Pemerintah Pusat melalui pemerintah daerah untuk melakukan usulan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menganggarkan kembali penguatan tebing karna kalau itu dibiarkan terus lama kelamaan kota ngabang juga bisa rata dengan air  dan lonsor, 'pinta Cahyatanus. (Nes)

Pemkab Landak Dalam Pelayanan Publik Dilarang Pungli


Landak (SOROT POST)- Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi menegaskan agar dalam pelayanan publik jangan sampai terjadi praktek pungutan liar (Pungli) karena pungutan liar merupakan sebuah praktik kejahatan atau perbuatan pidana. Hal tersebut disampaikannya dalam sosialisasi Pencegahan pungutan liar (Pungli) Kabupaten Landak untuk Kecamatan Mandor, Kecamatan Sengah Temila dan Kecamatan Sebangki. Yang dipusatkan di Kota Kecamatan Mandor, Selasa, 11 Desember 2018. Kegiatan tersebut dihadiri Forkopinda Kabupaten Landak, Camat dan Kepala Desa tiga kecamatan, serta tamu undangan lainnya.
Menurut Herculanus Heriadi, tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan, menjadi penyebab semakin banyak masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang koruptif. "Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik." ungkap Heriadi.
Dijelaskannya, faktor lain yang mempengaruhi karena individu yang tamak, moral yang kurang baik, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja serta ajaran yang kurang diterapkan. Sedangkan aspek organisasi karena kurang keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, tidak adanya sistem akuntabilitas dan transparansi yang benar di instansi pemerintah serta kelemahan sistem pengendalian manajemen.
Untuk itu, Heriadi menerangkan, perlu sosialisasi Saberpungli, sebagai salah satu komitmen pemerintahan yang selalu berusaha menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. "Ini bisa terwujud bila kita semua bekerja sama, bahu membahu memberantas tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, khususnya terkait pelaksanaan pelayanan pemerintah yang bebas pungutan liar." kata Wakil Bupati Landak ini.
Dijelaskannya pula, secara aturan untuk pemberantasan pungli, Presiden mengeluarkan perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saberpungli. Di Kabupaten Landak ada Keputusan Bupati Landak nomor 700/90.5/HK-2018 tentang tim Satgas Saberpungli Kabupaten Landak.
Ini menunjukan Kabupaten Landak serius memberantas pungutan liar. Tim Satgas Saberpungli ini terdiri dari Pemerintah Kabupaten, aparat penegak hukum dan lembaga lainnya yang terkait.(Nes)

Informasi Yang Tidak Benar Dapat Menimbulkan Konflik

Selasa, 11 Desember 2018

Peringati HKG-PKK ke-46


Landak (SOROT POST)- Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi, mendorong tim Penggerak PKK agar bahu-membahu dengan segenap komponen masyarakat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh keluarga, bahwa kondisi aman, nyaman, damai di negara Indonesia dimulai dari keluarga.


"Berbagai informasi dapat dengan mudah masuk ke keluarga, informasi yang tidak benar dapat menimbulkan konflik komunal dan bahkan sosial, apabila sudah timbul konflik berdampak hilangnya rasa aman, nyaman, tenteram, dan damai di lingkungan masyarakat." ungkap Heriadi, ketika memberikan sambutan pada Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46 (HKG-PKK), Rapat Konsultasi PKK (Rakon PKK) tahun 2018. Di Ngabang, Senin, 10 Desember 2018. Hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Landak, Maria Lestari, Forkopimda Kabupaten Landak, serta tamu undangan lainnya.


Menurut Heriadi, kader PKK di Kabupaten Landak, disamping menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga yang baik, senantiasa selalu memiliki nilai tambah dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.


Diharapkannya pula, pola kepemimpinan TP PKK harus visioner, yang memiliki visi tercermin dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin. Mampu menciptakan iklim kerja dalam satu kesatuan tim, menghargai peran setiap individu, merencanakan kegiatan bertahap dan sistematis, terbuka, dan membangun kemitraan. Sehingga, peran PKK akan lebih profesional dan proporsional dalam tugas dan fungsinya secara normatif, kreatif, tepat waktu dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tugas pokoknya untuk perannya sangat diperlukan dalam menyukseskan pembangunan daerah.


"Saya berharap peringatan HKG-PKK ke-46 hendaknya lebih kepada upaya meningkatkan sinergisitas dan koordinasi antar pengurus dan kader PKK serta hubungan PKK dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera dapat terbina baik dan harmonis." pungkas Politisi PDI Perjuangan itu. (Nes)

DAD Harus Meningkatkan SDM Suku Dayak


Sengah Temila (SOROT POST) – Rapat Koordinasi Dewan Adat Dayak, Timanggong Binua, Pasirah dan Pangaragan Se-Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak merupakan agenda tahunan DAD Kecamatan Sengah Temila dalam melakukan penyegaran dan evaluasi organisasi tersebut pada Selasa (11/12/18) tadi.

Rakor DAD Kecamatan Sengah Temila dihadiri langsung Bupati Landak Karolin Margret Natasa, Ketua DPRD Landak yang sekaligus Ketua DAD kabupaten Landak Heri Saman, Pengurus DAD Kecamatan Sengah Temila berjumlah 12 orang, Timanggong Binua Kecamatan Sengah Temila 17 orang, Pasirah 131 orang dan Pangaraga 262 orang.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengajak para pengurus DAD untuk terus bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, baik dari segi budaya, adat istiadat dan yang terpenting peningkatan SDM terutama etnis suku Dayak sehingga mampu membangun Kabupaten Landak yang lebih maju.

“Hakikat kita berorganisasi paling tidak ada dua yang pertama membangun orang untuk menjadi personel yang baik dan mumpuni sehingga menjadikan orang-orang yang tau apa yang diperjuangkan sebuah organisasi, kedua kita membangun sistem agar warisan budaya nenek moyang ini menjadi sesuatu yang terorganisir yang mengikuti perkembangan zaman dalam berorganisasi. Dan yang terpenting gunakan organisasi DAD untuk hal yang positif” ucap Karolin.

Selain itu, Ketua DAD Kabupaten Landak Hari Saman mengajak seluruh pengurus DAD Kecamatan Sengah Temila untuk melaksanakan Rapat Koordinasi ini sebagai wadah untuk memberikan masukan dalam rangka menjaga adat istiadat Dayak di Kecamatan Sengah Temila.

“Rakor ini sangat penting dilaksanakan terutama berkaitan dengan situasi dan kondisi adat yang ada didesa baik perkembangan tentang hukum adat, tentang adat istiadat, tetang seni adat maupun tentang budaya. Untuk itu, ditingkat kecamatan ini kita bisa mendiskusikannya sehingga organisasi ini benar-benar ada untuk masyarakat.” Ucapnya. (nes)

Karolin Margret Natasa Terpilih Kembali Sebagai Ketua Katolik

Senin, 10 Desember 2018


Kupang (SOROT POST) - Karolin Margret Natasa secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Pemuda Katolik periode 2018-2021, dalam Kongres Pemuda Katolik yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Karolin mendapat dukungan 20 dari 22 Komisariat Daerah se-Indonesia, sehingga secara otomatis dimana dirinya kembali mendapatkan kepercayaan secara aklamasi untuk menakhodai Pemuda Katolik pada periode 2018-2021.

Karolin mengatakan bahwa menjadi pengurus di Pemuda Katolik tidak sama dengan organisasi kepemudaan lainnya, karena harus ada pola kaderisasi yang tepat.

"Saya berharap dalam kepengurusan yang baru nanti, Pemuda Katolik akan menjadi organisasi yang mandiri dalam konteks lokal. Di sisi lain, melalui kemandirian tersebut, Pemuda Katolik dapat menyiapkan kader agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan gereja dan bangsa," kata Karolin, sesampainya di Pontianak, Minggu.

Perempuan 36 tahun yang menjabat sebagai Bupati Landak, Kalimantan Barat ini menjelaskan, untuk mencapai kemandirian yang dimaksud dibutuhkan perjuangan melalui kerja keras yang dibarengi dengan kualitas dan keterampilan berorganisasi, termasuk diantaranya kader yang mendapatkan kepercayaan dengan mengantongi SK karetaker.

Kongres Pemuda Katolik tahun ini Mengambil Tema "Mewujudkan Peran dan Kepemimpinan Pemuda Dalam Memajukan Kesejahteraan Umum". Adapun rangkaian kegiatan Kongres kemarin dimulai Jumat (7/12) pagi dengan acara Penyerahan bantuan Pemuda Katolik ke panti asuhan Susteran Alma di Baumata, Kabupaten Kupang.

Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya di kediamannya. Pada hari yang sama, juga akan dilakukan seminar nasional dengan menghadirkan pembicara tokoh-tokoh nasional seperti Menteri ESDM Ignatius Jonan, Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Komjen Pol Gories Mere, Komisaris Utama PT. Taspen Franky Sibarani dan Bupati Jayapura Matius Awoitouw.

Malam harinya, Pengurus Pemuda Katolik melakukan dinner dengan Gubenur NTT Viktor Laiskodat dan Forkopimda Provinsi NTT di RM Bukit Intan, Kupang dan pada hari Sabtu, 8 Desember 2018, Kongres diawali dengan misa pembukaan oleh Uskup Agung Kupang Mgr.Petrus Turang di Ballroom Millenium, Kota Kupang. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kongres.

"Setelah pembukaan dilanjukan dengan sidang-sidang internal Pemuda Katolik sampai dengan pemilihan Ketum baru. Kongres akan ditutup pada hari ini Minggu, 9 Desember 2019," kata Karolin. (SL/tim)

PONTIANAK KOTA

KAPUAS HULU NEWS

SANGGAU NEWS

SINGKAWANG NEWS

MEMPAWAH NEWS

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS