KOLOM OPINI

LANDAK NEWS

BERITA NASIONAL

SEKADAU NEWS

MELAWI NEWS

BENGKAYANG NEWS

PT. SBK Tidak Membenarkan Ada Limbah Yang Mencemari Masyarakat

Kamis, 14 Desember 2017

Poto :Sebelah Kiri Agus Umar, Sebelah Kanan Adrianus Hadi

Melawi (Sorot Post) - Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Adrianus Hadi pada saat didaerah Menukung pekan lalu pada tanggal 8 Desember 2017, menerima aduan dari masyarakat daerah menukung dimana ada dugaan limbah PT. SBK yang mengalir kesungai.
Setelah menrima aduan dari masyarakat,  Adrianus Hadi langsung konfirmasi kepihak PT.SBK melalui Agus Umar selaku personalia PT. SBK Kabupaten Melawi.
Menurut Agus Umar,  Pembuangan limbah tersebut sudah mengacu pada UU KEPMENKES RI setiap saat PT. SBK selalu di datanggi oleh petugas dinas terkait untuk melakukan pememeriksan karena sangat memperhatikan kesehatan masyarakat yang berdomisili di wilayah PT SBK.
" Limbah tersebut di kumpulkan dan di tampung di Kem 54 setelah itu langsung di antar ke Pontianak karena sudah ada hubungan kerja sama dengan pihak  pembeli  di pontianak, " papar Agus.
Agus Umar menambahkan lagi." Kami dari PT. SBK tidak pernah membuang sampah atau Limbah sembarangan karna kami sangat memperhatikan kesehatan dan kebersihan Masyarakat yang ada tinggal di wilayah  PT. SBK. Dan PT. SBK sudah ada mengantongi ijin dari KEPMENKES RI adapun berkenaan dengan  pengaduan dari masyarakat tersebut tidak benar dan bisa kita buktikan kebenarannya, tegasnya. (Hadi/ Ferdinan)

Anggota PPS Desa Pasak Lakukan Verifikasi Calon Perseorangan

Anggota PPS Pasak

Pasak-Kubu Raya. ( Sorot Post) -Ketua PPS desa pasak Ilham,  M. Pd mengatakan bahwa saat ini tim verifikasi telah melakukan kerja verifikasi data ktp calon perseorangan ke kampung kampung sesuai alamat ktp yang akan di cek oleh petugas PPS ada 14 kampung,  surabaya, berinang, piang, parit timur, sulawesi, buntar laut, buntar, parit salam, pungdalam, batuampar, parit bugis, p. Long, kamal Rabu,  (14/12/17) siang.

"Hal tersebut dikarenakan kami telah diberikan tugas oleh KPU Kabuapten Kubu Raya dan kami telah dibekali bimbingan teknis (bimtek) kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengenai tata kerja melakukan verifikasi faktual. Kami berharap dalam melaksanakan tugasnya melakukan verifikasi, PPS tidak salah,” tegasnya

Saat ini petugas kami sedang bekerja dengan cara door to door untuk mendatangi rumah pendukung calon independen yang tersebar di desa pasak dari tanggal 12 desember 2017 sampai tanggal 25 desember 2017.

"Ia menambahkan verifikasi juga bisa melalui telepon. Misalnya lewat video call untuk menanyakan dukungan kepada calon independen. Kami sebagai penyelenggara sangat berharap masyarakat mau berpartisipasi guna bersama-sama menyukseskan Pilkada Bupati dan WAKIL Bupati Kabuapten Kubu Raya tahun 2018 mendatang".jelasnya

Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling verifikasi tanggal 25 desember 2017.

"Malik berharap kepada Anggota PPS untuk aktif melakukan Koordinasi dengan Anggota PPK, Panwascam dan PPL ditingkat desa/kelurahan, “guna mejaga kelancaran dan kondusifitas dalam melaksanakan kegiatan verifikasi faktual, saya berharap anggota PPS aktif melakukan koordinasi sesuai wilayah keja masing masing, PPK berkoordinasi dengan Panwaslih Kecamatan begitupun PPS bisa berkoordinasi dengan PPL ditingkat desa/kelurahan” pungkasnya.

Anggota verifikasi yang bertugas di desa pasak berjumlah 6 orang. Ilham, Halim, Asroqi, Haidir, Marullah dan Maryadi. Merekalah yang akan melakukan dor to dor kerumah warga agar data yang didapat jelas. Tutupnya. ( Jo)

Pemkab Merauke Kunjungan Kerja Ke Pontianak

Selasa, 12 Desember 2017


Pontianak (Sorot Post) -Keberhasilan Pontianak diberbagai bidang pembangunan rupanya menarik untuk dipelajari dan dicontoh oleh kabupaten/kota lain untuk diterapkan didaerahnya. Tidak terkecuali Kabupaten Merauke.  

Kabupaten Merauke yang jauh di Pulau Papua dengan jumlah penduduk 227.000 jiwa dengan  penduduk asli dari etnis Marind ini hidup berdampingan juga dengan etnis Jawa, Bugis, Kai dan lain lain. Pemerintah Kabupaten Merauke sangat ingin belajar dari keberhasilan Pontianak.      
Berbagai keberhasilan yang diraih Pontianak itu antara lain sebagai Kota Pengurus Perizinan Tercepat Se Indonesia, Kota Laboratorium Inovasi Pemerintahan, Kota Dengan Pelayanan Publik Terbaik, dan lain lain.                                                                                                                                                                                                                                                         Kunjungan kerja yang digelar di Ruang Rapat Kantor Walikota Pontianak pada Selasa, (12/12/ 2017), ini diterima oleh Asisten 1 bidang pemerintahan dan kesra Pemkot Pontianak Ir Reihan, Assisten 3  Pemkot Pontianak Dra Elfira Hamid,  Dan staf Ahli bagian Hukum, drg Mukti.    

Viktor Kaiseipo SH MKn, Kepala Bidang Organisasi Pemkab Merauke mengatakan bahwa rombongan yang ikut pada kunjungan kerja kali ini dipimpin oleh Assisten 3 administrasi umum, Drs Gregorius Tuantana. Ikut serta Ismanto SSos Kabid penyelenggaraan pelayanan perizinan, A Viktor Kaiseipo SH MKn Kabag organisasi.
Yanuarius YR Resubun SSos, Irawati Astuti SKom, Dewi Riani Teansetiawati SKom, Mathilda S Dewi SH, Konik Sahroni SSos, Beatriks Mariani SH, Walinah, Laurensia Mandang, Andreas Walten, Ivonna Paskalis Yamide, Paskalis Imadawa, Agnitha Moukwen SH, Rusman Rani SH.
Victor yang putra mantan Gubernur Papua Kaisiepo ini mengucapkan terimakasih atas keramahtamahan dan sambutan dari Pemerintah Kota Pontianak yang mau berbagi ilmu pemerintahan. Ia ingin agar pelayanan publik didaerahnya bisa meningkat.

Ia juga ingin agar hubungan baik antar pemkab Merauke dan Kota Pontianak bisa terus terjalin. Silaturahmi selanjutnya  mungkin  bisa dilakukan dengan media sosial seperti WA, Email, Line dan lain lain (Tri)

Bupati pimpin Rapat Melalui Aplikasi Vidio Call, Kadis Asik Main HP

Senin, 11 Desember 2017

Poto : Karolin Pimpin rapat Melalui Vidio Call,  Peserta Rapat Asik Main Hp

Landak (Sorot Post) - Bupati Landak  dr. Karolin  memimpin rapat jarak jauh dari Jakarta dengan jajarannya di Landak, Kalimantan barat melalui aplikasi Video Call, Senin (11/12).

Rapat jarak jauh tersebut dilakukan Bupati landak dalam rangka Aktivitasnya di Jakarta

“Sengaja melakukan video call untuk melakukan koordinasi meski dengan jarak jauh. Rapat ini tetap perlu kita lakukan agar program kerja bisa berjalan dengan cepat,” ungkap Bupati Millennial itu melalui video call.

Rapat tersebut diikuti oleh Wakil Bupati Landak Herkulanus Heriadi bersama dengan beberapa kepala SKPD. Tampak semua peserta yang hadir menghadap layar monitor untuk menerima arahan khusus oleh Karolin

Pada rapat tersebut Karolin menjelaskan beberapa hal terkait program kerja Pemkab Landak, dan menerima laporan Pimpinan SKPD terkait sejumlah program yang sudah, tengah dan akan berjalan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dan jalan keluar yang diambil agar program dapat berjalan sesuai rencana.
Saat rapat berlangsung diruang Rapat Bupati Landak,  masih ada kepala Dinas yang masih asik main handphone (HP). (Red.)

LP3K-RI Mempersiapkan Diri Untuk Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2017

Sabtu, 02 Desember 2017

Poto :anggota Panitia LP3KRI Di Jakarta

Jakarta (Sorot Post) - Jelang Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia 2017 Pemuda Anti Korup Menggugat Koruptor Generasi Me-Cin.
 Korupsi di Indonesia saat ini cenderung mewabah dikalangan penguasa   yang ditemui di setiap rezim kepemimpinan. Uniknya, sekarang penguasa “dikuasai dan dikendalikan” oleh para cukong. Aset negara dialih kepemilikan ke tangan pihak asing dengan alasan keterbelakangan pemikiran negara yang kuno oleh penguasa. Hal tersebut secara langsung mempersilahkan kaum kapitalis menguasai bangsa Indonesia.

Demikian Ditegaskan Maimunah Anabanu, Ketua Panitia Pelaksana Hari Anti Korupsi (HAK) se Dunia dari INFOKOM DKI Jakarta yang diberikan kepercayaan dari LP3K-RI (Lembaga Penyelidikan Pemantauan & Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) yang merupakan agenda tetap,  diperingati setiap tahun dan akan berlangsung tanggal 9 Desember mendatang. 
Mengkritisi perkembangan korupsi di Tanah Air akhir –akhir ini, Maemunah menilai korupsi yang terjadi di Indonesia seperti sudah membudaya. Karena itu “Budaya” korupsi  harus dibinasakan dari Bumi Pertiwi, jahatnya korupsi sama seperti teroris, korupsi sama saja telanjang, korupsi juga menjadi belenggu cita-cita anak bangsa.
Seperti keterangan persnya pada Jum’at, 01 Desember 2017 di Kantor Sekretariat Panitia Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia, Jl.R.M.Harsono No.1, Ragunan, Jakarta Selatan bahwa“Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat. Evolusi korupsi berorientasi tak lagi hanya pada nilai mata uang, aset dan property bangsa dijadikan barang dagangan, pengolahan dialihkan kepada pihak swasta yang notabennya adalah pihak asing. Bukankah evolusi korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat meresahkan?” tegas Maimunah menanggapi evolusi korupsi yang semakin hari semakin bejat.
Karena itulah, kata Maimunah, LP3K-RI sebagai salah satu lembaga yang terus konsisten mengawal penyelidikan pemantauan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air, tahun ini bekerjasama dengan salah satu organisasi pemuda Infokom DKI, akan memperingati Hari Anti Korupsi 2017 dengan mengusung Tema Pemuda Anti Korup MENGGUGAT KORUPTORGENERASI “Me-Cin”.
“Kami mendapat kepercayaan dari pengurus LP3K-RI untuk menyelenggarakan kegiatan yang diperingati seluruh penggiat Anti Korupsi di dunia ini. Disamping itu kita juga melakukan berbagai koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Kejaksaan, TNI, Polri, KPK dan PEMDA DKI Jakarta,” tambahnya. 
Tahun ini, LP3K-RI dalam melaksanakan kegiatan Hari Anti Korupsi se Dunia menggandeng Komunitas kaum muda yang tergabung dalam wadah Infokom DKI Jakarta yang dikenal  memiliki ekstabilitas dan jiwa militansi yang kuat, sehingga tidak ragu dengan eksistensi untuk peduli kepada Ibu Pertiwi yang saat ini sedang menangis.
Mengusung pemikiran yang terbarukan, Infokom DKI sebagai forum kaum muda hadir untuk menyuarakan aspirasi gerakan anti korup dengan menggugat, Kaum muda bangkit, kaum muda kreatif, kaum muda kritis dan kaum muda inspiratif bukan kaum muda dengan predikat alay. Saatnya kaum muda bangun dari tidur panjang.
Menurut Maemunah, persoalan korupsi marak dikumandangkan banyak media massa, baik lokal, nasional, maupun internasional membicarakan persoalan korupsi. Pembicaraan yang berkembang adalah penyalahgunaan wewenang jabatan resmi untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan dasar politik kekuasaan. Isu korupsi  didefenisikan sebagai salah satu tindak pidana yang harus dicegah, dihindari dan diberantas.
“Oleh karena itu, Peringatan hari anti korupsi se-dunia yang diperingati setiap tanggal 09 Desember tiap tahunnya ini menjadi moment tepat mengkritisi penguasa rezim dari hulu sampai  ke hilir kepemerintahan,” kata Maimunah Anabanu.
Mendukung pernyataan tersebutSekretaris Jenderal LP3K-RI Murdani mengatakan “Banyak aset negara yang telah di jual maupun di gadaikan kepada pihak swasta salah satunya yang harus kita kawal ialah Bank - Bank BUMN yang di gadaikan kepihak asing.  karena kita sama-sama tahu bahwa Bank BUMN ini berkontribusi mencapai 35% di dunia perbankan Indonesia, jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah kemungkinan besar kita akan kehilangan Aset berharga lagi”.
Menurut Murdani, harapan diadakannya peringatan HAK Se-Dunia 2017 adalah untuk mengajak semua pihak baik dari para penguasa rezim, tokoh agama, cendekiawan dan seluruh masyarakat khususnya pemuda untuk peduli pada negaranya sebab korupsi belenggu cita-cita anak bangsa.
Sesuai dengan komitmen pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) nasional, dalam rangka mewujudkan negara bersih dan berwibawa. Maka LP3K-RI menjadikan moment ini sebagai agenda tetap tahunan sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Se-Dunia setiap tanggal 9 Desember.
“Ikon “Pemuda Anti Korup”, adalah sebuah trade mark yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga kami berharap peran pendidikan pemuda dapat berjalan dengan baik, sebagai aspek awal sadar akan buruknya dampak korupsi. Dari itu semua maka maksud dan tujuan acara yang akan kami lakukan adalah untuk membentuk dan mensosialisasikan peran dasar fungsi keluarga sebagai pendidik pembentuk karakter dan etika,” jelas Murdani.

Disamping itu, tambahnya, memberi pengetahuan  tentang apa yang dimaksud dengan korupsi itu sendirimemberikan sosialisasi dari bahaya korupsi lebih luas. Membentuk kesadaran atas peran dan fungsi pemuda dalam kejahatan korupsi.Membentuk generasi baru yang bersih dengan adanya sosialisasi ini. Membuat langkah Indonesia baru tentang kesadaran anti korupsi. Membentuk pernyataan sikap bersama denganDeklarasi Pemuda Anti Korupsi, Kalo Bersih Kenapa Risih!!! . (Red.Y)

85 Poktan Menerima Handtractor Pempov Kalbar

Jumat, 01 Desember 2017


Landak (Sorot Post)- 85 unit handtractor diserahkan kepada ke kelompok tani Yang terdiri 13 kecamatan  kabupaten Landak Kalbar pada Kamis sore (30/11/17) oleh Bupati, dan wakil Bupati Kabupaten Landak diaula kantor Dinas pertanian, perikanan dan ketahanan Pangan Kabupaten Landak. 
Penyerahan handtractor sore kemarin merupakan wujud program Pemerintah Daerah kepada Petani, menurut Vinsensius, S. Sos.MA Kepala Dinas Pertanian,  Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak,  pada Kamis sore (30/11/17) dalam sambutannya, Penyerahan bantuan handtractor 85 unit kepada 85 kelompok tani adalah bantuan langsung dari dana APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 melalui usulan resmi Karolin Magret Natasa Bupati Landak. 
"Kami mengemas Poktan-Poktan dan Administrasinya dan pembagian wilayah," ungkap Vinsensius.
Poto : 85 Unit Handtractor Yang Diserahkan Ke 85 Poktan 

Vinsensius mengatakan,  jumlah kelompok tani berjumlah 1.700 kelompok tani,  sedangkan dalam kurung waktu selama tiga tahun baru 600 unit handtractor yang disalurkan kepada kelompok tani dan masih kekurangan sebanyak 1.100 unit handtraktor. 
"Harapan kedepan kepada petani agar meningkatkan tanaman padi dalam satu tahun tiga kali tanaman musin dan bagi kelompok tani yang belum mendapat bantuan handtraktor dari Pemerintah Kabupaten Landak,  diharapkan untuk memperkuat manajemen keluarga dan kelompok agar jangan terpaku pada bantuan Pemerintah dan harus sabar, nanti ajukan lagi bisa melalui Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dan bagi kelompok swadaya yang mampu untuk mempertahankan karna kita juga mengejar kwalitas karna bagi yang kelompok swadaya mampu membeli alat sendiri untuk mempertahankan kelompoknya," harapnnya. 
Vinsensius menambahkan  cetak cetak sawah yang sudah dicetak untuk segera masyarakat olah,  memang diakui masih banyak kekurangan yang harus dibenahi terutama masalah air dan pengairan akan tetapi kita telah upayakan untuk melakukan dengan cara alat popanisasi, dan target kita semua percetakan sawah yang sudah dicetak agar bisa dimanfaat oleh petani, tambah Vinsensius. 
Begitu juga pesan saat disampaikan oleh Karolin Magret Natasa Bupati Landak untuk para kelompok tani agar menjaga dan merawat handtraktor kelompoknya jangan dijual karna handtractor ini merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi melalui bapak Cornelis Gubenur Kalbar, dan Bupati Landak yang belum satu tahun menjabat ini,  meminta kepada kelompok tani agar setiap kelompok tani (Poktan) harus mengurus legalitas kelompoknya melalui Notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Karolin Berharap agar dinas Pertanian,  Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak untuk mencari dan mengarahkan kelompok tani ke Notaris mana dan tentunya harus ada kerjasama antara dinas terkait dengan Notaris,  pinta Karolin. (Red. Y)

Vinsensius Siap Ditunjuk Jadi Sekda Oleh Bupati

Kamis, 30 November 2017

Landak (Sorot Post) - Vinsensius, S. Sos.M.MA Kepala Dinas Pertanian,  Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, sudah siap menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Landak Kalimantan Barat setelah dinyatakan lulus dalam tes Calon Sekda Kabupaten Landak bulan November 2017 lalu. 
Poto :Vinsensius, S.Sos.M.MA

Vinsensius S. Sos.M.MA saat dikorfirmasi diluang kerjanya sore (30/11/17) mengatakan Dirinya sudah siap sepenuhnya untuk menjadi Sekda dalam pemerintahan Kabupaten Landak dan apabila diberi amanat oleh Pimpinan (Bupati).
Dalam birokrasi sudah siap dengan komitmen,  karna birokrasi adalah sebagai pembantu Bupati dan wakil Bupati dan tidak ada alasan mengatakan tidak siap,"tutur Vinsensius. 
Dalam Membantu Bupati,  Tambah Vinsensius, S.Sos.M.MA, Membantu Bupati tentunya dengan komitmen loyalitas,  konsisten,  normatif,  dan kerja keras, dengan mempunyai terobosan yang mengsinergiskan seluruh kerja Aparatur Sipil Negara (ASN),  menyatukan hubungan pribadi, ASN serta organisasi agar menyatukan presepsi sehingga tujuan Pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati) bisa tercapai dalam satu tahun bahkan lima tahun kedepan dengan melalui cara berkoordinasi. 
"mengemasnyaa dengan timework yakni  Kreatif, Melayani, Normatif,  Organisatoris,  kerja keras,  Epati (KMNOKE) ", tambahnya.  (Red.Y)

PKPI Dukung Kamtono Dalam Pilkada Pontianak

Poto :PKPI Dukung Kamtono

Pontianak ( Sorot Post) -Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia yang dinahkodai oleh Jenderal TNI Purn AM Hendro Proyono resmi memberikan dukungan kepada Ir Edy Rusdi Kamtono MM MT dan Bahasan SH sebagai calon walikota dan wakil walikota Pontianak 2018-2023 mendatang.

Acara ini berlangsung di Hotel Kapuas Dharma Pontianak, Kamis 30 November 2017. Dihadiri oleh para pengurus partai dari Dewan Pimpinan Provinsi diantaranya Ketua PKPI DPP Mustaat Saman SHut. Ketua DPK PKPI Kota Pontianak Hendry Pangestu Lim, dan DPCabang Kecamatan.

Serah terima surat keputusan dukungan Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia ini berlangsung khidmat. Edy Kamtono dan Bahasan yang hadir menerima Surat Keputusan Dukungan pun tampak sumringah. Senyum lebar dari keduanya pun mengembang.

Ketua DPD  PKP Kota Pontianak, Hendry Pangestu Lim mengatakan bahwa dukungan ini diberikan kepada Edy Kamtono dan Bahasan dengan tulus dan PKPI siap memenangkan keduanya di Pilwako Pontianak 2018 mendatang.

Semoga Rekomendasi ini berguna. Semua kader PKPI harus memenangkan pasangan ini. Jangan ada kader PKPI yang membelot. Sanksi bagi pembelot adalah pemecatan. "PAW langsung." ujar Hendry tegas.

Edy Kamtono dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur dan terimakasihnya pada atas dukungan PKPI pada dirinya dan Bahasan. Ia mengatakan  bahwa proses ini cukup panjang. Untuk maju di Pilwako  Pontianak harus didukung minimal dengan  9 kursi.

PKPI dengan 2 Kursi dan partai pendukung lainnya seperti Nasdem, PKS, Gerindra,  InshaaAllah semuanya 15 kursi cukup untuk maju Pilwako Pontianak. "Strategi untuk memenangkan Pilwako ini akan terus dilakukan." kata Edy mantap.

Cuti dari jabatan wakil walikota akan diambil oleh Edy Kamtono diawal atau pertengahan bulan Februari 2018. Semoga bisa full bekerja memenangkan Pilwako.

 Berbagai upaya dilakukan seperti  Membangun satu jaringan untuk membentuk koalisi yang kuat. Mental pemenang juga untuk terus didengungkan. Menghidupkan mesin partai hingga tingkat ranting.(Tri)

Sejumlah Pejabat Dan Anggota DPRD Jambi Di OTT KPK

Rabu, 29 November 2017

Poto : juru Bicara KPK Febri Diansyah


Jambi (Sorot Post) - Sejumlah  Pejabat teras Pemprov Jambi dan anggota DPRD Jambi Diringkus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jambi dan Jakarta pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) hari Selasa kemarin (28/11/2017).

Adapun pejabat pemprov dan sejumlah anggota DPRD Jambi yang dicokot KPK pada OTT tersebut yakni Asisten III Saipuddin, Nurhayati dari Fraksi Demokrat, Supriyono dari PAN,  Geni Waseso, Ketua BM PAN Provinsi Jambi dan seorang supir.

Selain Asissten III, didiga juga ada pejabat eselon II Pemprov Jambi yang ikut diringkus KPK pada OTT tersebut yakni Penjabat (Pj) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) H. Arfan. 

Dengan kejadian tersebut, terlihat jelas apa yang telah diperintahkan  KPK dan Gubernur Jambi untuk mewujudkan Jambi bersih dan tidak ada para pejabatnya yang terlibat Korupsi hanyalah harapan belaka.

Padahal sebelumnya, Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif, telah menegaskan bahwa dalam pengesahan APBD agar jangan ada kongkalikong antara pejabat dengan DPRD, ternyata tidak digubris sama sekali.

Otomatis, dengan kejadian tertangkapnya para pejabat teras Provinsi Jambi tersebut langsung memutuskan harapan KPK kepada Pemprov Jambi agar bisa terbebas dari tindak pidana korupsi seperti sejumlah daerah lainnya di Sumatera.

” Saya ingatkan jangan ada main mata antara pejabat dengan dewan untuk mengesahkan APBD. Jangan sampai Jambi anggota DPRD nya sama seperti Sumatera Utara yang hampir seluruhnya korupsi dan Riau yang sudah tiga kali Gubernurnya ditangkap karena korupsi, ” tegas La Ode disela penandatanganan MoU antara KPK dengan Gubernur Jambi, seluruh Bupati/Walikota dan Seluruh Ketua DPRD Se- Provinsi Jambi, beberapa waktu lalu di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Lanjutnya, ” Kami hadir disini (KPK,red), untuk membantu Bapak Gubernur Jambi beserta semua Bapak Bupati dan Walikota Se Provinsi Jambi agar bisa memanfaatkan APBD lebih baik lagi kedepannya, sehingga bisa berguna bagi masyarakat Jambi,” ungkapnya.

Bukan hanya La Ode, Gubernur Jambi Zumi Zola pada kesempatan itu juga mengatakan, Dengan penandatanganan komitmen dan rencana aksi ini, Zola meminta kepada semua pihak yang berkomitmen dalam pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi tersebut bisa menambah profesionalitasnya, agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi gerakan pencegahan dan penindakan korupsi di Provinsi Jambi.

“Penyelenggaraan kegiatan ini, tentu memiliki makna yang strategis dalam menggelorakan gerakan anti korupsi di pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Jambi. Terlebih lagi ketika korupsi semakin marak di lingkungan Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan anggota legislatif, pejabat pemerintah daerah dan pengusaha,” ujar Zola.

Tak hanya itu, Zola juga menegaskan bahwa agar mewujudkan pemerintah daerah yang bersih tanpa suap, sogokan, pungli, korupsi dan manipulasi, membutuhkan deretan aksi yang luar biasa.

Seperti sama-sama kita ketahui, KPK berhasil mengamankan 10 orang dalam OTT yang disebar di Jakarta dan Jambi tersebut. Dalam OTT di Jambi, KPK mengamankan tujuh orang dan di Jakarta diamankan tiga orang.

“Sejauh ini yang kami dapatkan informasinya diamankan sekitar lebih dari Rp1 miliar. Diduga ada praktik pemberian dan penerimaan oleh penyelenggara negara setempat terkait pembahasan dan proses APBD Tahun 2018 di Jambi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Dari 10 orang tersebut antara lain sebagai penyelenggara negara di daerah, dalam hal ini anggota DPRD setempat, pejabat dan pegawai di Pemprov Jambi serta pihak swasta.

“Dugaan penerimaan terjadi di Jambi. Jadi, uang kami temukan di Jambi. Ada pihak swasta di Jakarta, namun juga ada pihak swasta di Jambi,” ungkap Febri.

Namun, dirinya belum bisa menjelaskan secara spesifik terkait pada bagian mana dalam proses APBD Tahun 2018 itu yang diduga terjadi pemberian.

“Belum bisa kita sampaikan secara spesifik, dalam APBD itu kan ada proses penyusunan dan pembahasan, ada proses pengesahan. Kami tentu belum bisa sampaikan bagian mana yang dipengaruhi terkait pemberian sejumlah uang ini,” katanya.

Berdasarkan pantauan NuansaJambi.com di Mapolda Jambi, 10 orang yang tertangkap OTT tersebut langsung digiring petugaske Mapolda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim KPK.(*)

PONTIANAK KOTA

KAPUAS HULU NEWS

SANGGAU NEWS

SINGKAWANG NEWS

MEMPAWAH NEWS

 
© Copyright SOROT POST @2017 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS