KOLOM OPINI

MELAWI NEWS

LANDAK NEWS

BERITA NASIONAL

SEKADAU NEWS

BENGKAYANG NEWS

IKLAN:DAFTAR CALON TETAP (DCT) CALEG DPRD KAB.LANDAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Jumat, 21 September 2018




Wakil Bupati Landak Meminta Para Caleg Jangan Saling Memfitnah

Kamis, 20 September 2018

Poto: Herculanus Heriadi Wakil Bupati Landak

Landak (Sorot Post)-  Herculanus Heriadi Wakil Bupati Landak Kalbar memberi selamat  kepada para Caleg Kabupaten Landak usai rapat  Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota  DPRD anggota DPRD Kabupaten Landak dalam pemilihan Umum Tahun 2019 diaula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak pada kamis (20/9/18) siang tadi.
Menurut Herculanus Heriadi  setelah menempuh seleksi mulai dari DCS hingga DCT diharapkan para Caleg tunjukan keseriusannya sebagai Caleg bagaimana kita bersaing dengan sehat karna peraturan ini sudah berubah bukan seperti tahun 2014 lalu,  harap Herculanus Heriadi.
Dalam pemilihan para Caleg, Herculanus Heriadi orang adalah nomor dua Pemimpin Pemerintahan dan masyarakat ini meminta kepada kepada para Caleg jangan saling memfitnah, menghujat apalagi perkembangan media makin banyak baik media online, cetak dan elektronik semakin banyak.
"Mari kita bertarung dengan terbuka artinya bahwa kita punya kwalitas jangan memfitnah, jangan membuat isu sara dan jadilah sesuatu dalam kampanye berjalan dengan  baik,"harapnya.
selanjutnya Wakil Bupati ini meminta kepada masyarakat memilih kepada para caleg  yang benar-benar peduli dengan masyarakat yang baik, yang tahu kondisi didaerahnya, dan apa maunya masyarakat dan aspirasi masyarakat bisa dapat diperjuang, pinta Herculanus Heriadi. (Nes)

Keamanan Harus Koordinasi Sukseskan Pileg dan Pilpres


SUNGAI AMBAWANG, (SOROT POST)-Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya menggelar sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 dengang mengusung tema “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu”, menjelang pemilihan umum anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Rumah Makan Ayam dadakan, Kamis (20/9/2018). Turut hadir dalam acara tersebut Danramil Sungai Ambawang, Kasi Intel yang mewakil Kapolsek Sui Ambawang, Kepala Desa, Kadus, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna serta Ketua PKK dan unsur perempuan di wilayah tersebut.

Ketua Panwascam Sungai Ambawang, Muzasir, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan kesepahaman tentang proses tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2019. Menurutnya pengawasan partisipatif yang dimaksud ialah melibatkan masyarakat untuk menjadi manusia aktif memantau sekaligus mengawasi setiap tahapan pemilu yang berlangsung dalam lingkungannya.
Apalagi ungkapnya, Kabupaten Kubu Raya tercatat ranking ke-3 daerah rawan Pemilu. "Kami dari Panwascam Sungai Ambawang mengajak kepada pemangku kepentingan, baik itu di pemerintahan maupun non pemerintah serta aparat keamanan untuk bersama-sama mencegah terjadinya pelanggaran dan terganggunya kondusifitas keamanan di dalam lingkungan masyarakat," kata Muzasir.
Dikatakannya, untuk setiap potensi kecurangan atau pelanggaran yang terjadi, masyarakat secara aktif memiliki jalur langsung dengan pihak berwenang baik kepolisian maupun Panwas itu sendiri agar laporannya segera ditindaklanjuti. Selain pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu, ia mengajak kepada stakeholder, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa untuk selalu bersikap netral dalam tahapan pemilu. Sekaligus menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan sikap tersebut.

Kapolsek Sui Ambawang yang diwakili Kasi Intel Ipda Julius Jhordan, menyatakan siap membantu dan berkoordinasi dengan Panwas dilapangan guna meningkatkan keamanan menjelang dan pada saat Pemilu legislatif dan Pilpres 2019 mendatang. “Kami siap berkoordinasi terkait pengamanan pada gawe Pemilu legislatif dan Pilpres,” tegasnya.

Sementara itu Daramil Sungai Ambawang Kapten Supanggih, dalam kesempatan tersebut berharap
, ada kerja sama dan koordinasi yang baik antara PPK, PPS, Panwas, dan aparat keamanan guna melakukan pemantauan, pengecekan, menjaga keamanan dan ketertiban serta senantiasa melaporkan perkembangan pelaksanaan Pilkada di wilayahnya masing-masing sesuai prosedur yang berlaku. “Berikanlah pemahaman, pengertian dan motivasi yang baik kepada masyarakat untuk berpartisipasi, baik di dalam menggunakan hak pilihnya maupun di dalam menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada nanti,” himbaunya. (kliwon)

3 Parpol Tidak Hadir Dalam Sosialisasi Pelaturan KPU No 28 Tahun 2018


Landak (Sorot Post)-Kamis Pagi pukul 10:00 wib  (20/9/18), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Landak  menggelar sosialisasi peraturan KPU No. 28 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu di aula KPU Landak yang dihadiri 15  partai politik (parpol),  LO dan undangan lainnya.
Dari 15 partai politik yang terdaftar di KPU Kabupaten Landak 3 partai politik yang tidak hadir yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Beringin Karya (Berkarya) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  dalam acara Sosialisasi peraturan KPU No. 28 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu langsung dibuka oleh ketua KPU Kabupaten Landak Herkulanus  Yakobus.
Poto:Rapat Hadir Parpol Dalam Sosialisasi KPU Nomor 28 Tahun 2018

"Sebelum kita tetapkan daftar caleg tetap (DCT)  kita awali sosialisasi peraturan kampanye, " kata Ketua KPU Landak Herkulanus Yacobus dalam sambutanya.

Menurut Herkulanus Yacobus,  Pagi ini KPU menyelenggarakan Sosialisasi peraturan dan siang nanti rapat pertemuan penetapan Calon Tetap Para Caleg parpol.
"Jam satu siang nanti Penetapan Calon Tetap (DCT) dan sekaligus menyerahkan DCT kepada partai Politik, "ujar Yakobus.

 masa kampanye calon legislatif (caleg) ada rentang waktu 8 bulan yang diatur rambu atau ketentuan yang berlaku.
ada hal lain terkait dengan peraturan soal kampanye mengenai laporan awal dana kampanye, tim kampanye dan lainnya harus diserahkan parpol kepada KPU,"kata Yacobus.

"Caleg wajib membuat rekening bank dan NPWP.  Kemudian juda KPU akan mengatur titik lokasi dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK)sebelum ada tim penertiban APK agar parpol membantu untuk menertibkan terlebih dahulu,"tegas Yacobus. (Nes)

Wakil Bupati Landak Herculanus heriadi Salaman Dengan Siswa SMAN 2 Mempawah Hulu



Landak (Sorot Post)-Perubahan dunia yang semakin cepat harus diantisipasi dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di segala bidang agar kelak bisa menghadapi persaingan global. "Setiap detik, setiap menit berubah sangat cepat, kita baru lihat mobile Internet, muncul lagi artificial Intelligence, mesin-mesin cerdas. Nah, perubahan seperti ini harus kita antisipasi dengan mempersiapkan SDM-SDM kita agar tidak ketinggalan." ujar Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi, ketika meresmikan Gedung SMA Negeri 2 Mempawah Hulu desa Caokng, Rabu, 19 September 2018 yang terletak di Jalan Raya Karangan-Samalantan. 

Hadir Wakil Ketua DPRD Landak, Tokoh Pendidikan Kalbar Dr. Alexius Akim, Kepala Baguna DPD PDI Perjuangan Kalbar Angeline Fremalco,  para Assisten, Para Kepala SKPD, instansi vertikal Kabupaten Landak, Camat Mempawah Hulu, serta tamu undangan lainnya.

Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, dengan SDM yang siap bersaing, perubahan dunia yang cepat bisa dikejar, ketertinggalan bisa dibenahi. "Jangan justru terjebak dengan persoalan yang terjadi sekarang, menggunakan media sosial yang tidak bijak seperti saling menjelekan, saling menghujat, memfitnah dan membuat berita hoax." ujarnya.

Sehingga Heriadi mengajak para pendidik, para tenaga pendidik di Kabupaten Landak, agar betul-betul membina siswanya, sehingga menjadi generasi yang produktif, menjadi kebanggaan bangsa. "Yang diisi bukan hanya pengetahuan tetapi jiwa dan kegigihan semangat juga harus diajarkan, sehingga mereka betul-betul siap menghadapi dunia yang penuh kompetisi, dunia yang penuh persaingan, melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi terkemuka di tanah air." Ujar Herculanus Heriadi.
Terkait Pembangunan Gedung sekolah, Heriadi mengimbau agar gedung tersebut dijaga dan dirawat, karena pembangunan memerlukan pengorbanan baik pikiran, waktu, maupun biaya yang tidak sedikit (Nes).

Peserta Caleg Wajib Lapor Dana Kampanye

Rabu, 19 September 2018


poto :Mikael

Landak (Sorot Post)- Devisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak, Mikael mengatakan dana Kampanye serta pelaporan merupakan bagian penting bagi partai politik maupun para calon legislatif yang akan mengikuti kontestasi pemilihan umum 2019, adalah hal yang penting disampaikan saat bintek sebagaimana diatur didalam peraturab KPU nomor 29 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPu nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye Pemilihan Umun.
"Tujuan pengaturan dana kampanye, memberikan panduan bagi peserta pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang disusun berdasarkan prinsif legal, akuntabel dan transparan," kata Mikael.


Bentuk sumbangan dana kampanye ungkap Mikael berupa uang tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, pemerimaan melalui transaksi perbankan. Ada juga berupa barang baik benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan Melalui Jasa berupa jenis pelayanan, pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang memanfaatnya dinikmati oleh peserta pemilu, ungkap Mikael rabu (19/9/18) siang diruang kerjanya.
Mikael Menjelaskan, sumbangan dana kampanye dana kampanye peserta pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan pembatasan sumbangan dana kampanye yakni dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir, sumbangan dana kampanye parpol yang bukan parpok mengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dikategorikan sebagai penyumbang pihak lain kelompok yang batasan sumbangannya dibatasi maksimal Rp.25. 000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) selama kampanye dan dana kampanye berbentuk uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
Adapun menurut Mikael peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dari pihak asing, menyumbang atau memberi bantuan yang tidak jelas identitasnya atau hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemilik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa, terang Mikael.
Sanksi bagi partai politik, tambah Mikael, Sanksi partai politik peserta pemilu anggota DPR dam DPRD yang terlambat tidak menyerahkan LADK sampai dengan batas waktu yang ditentukan, diberikan  sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah pemilihan yang bersangkutan. Partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang lambat menyerahkan LPPDK sampai dengan batas waktu yabg ditentukan, diberikan sanksi pembatalan sebagai calon terpilih pada wilayah pemilihan yang bersangkutan dan peserta pemilu yang menerima dan menggunakan sumbangan yang dilarang, dikenai sanksi sesuai ketentuan undang - undang yang mengatur tentang pemilu, tambah Mikael (Nes)

Selama 18 Bulan Lahan Masyarakat Belum Digarap Oleh Perusahaan PT.CNP dan PT.TAA


Landak (Sorot Post) -Rapat Terkait Permasalahan Lahan Warga yang Tidak di Garap Oleh PT.CNP dan PT.TAA di Aula Dinas Perkebunan Kab. Landak (18/9/18).
Undangan rapat yang di tanda tangan oleh Bupati Landak tersebut mengundang pihak-pihak terkait seperti Dinas perkebunan dan lingkungan hidup, pimpinan FGB Malaysia dan FGB Pontianak, pimpinan PT.CNP dan PT.TAA, Camat Sebangki, Kapolsek Sebangki, Ketua DAD kecamatan Sebangki, para Kepala Desa di wilayah Sebangki, tokoh masyarakat dan Pj. Sekretaris Daerah  Kabupaten Landak,  Alpius.

Kegiatan rapat masalah lahan warga masyarakat Sebangki yang telah di serahkan kepada pihak perusahaan PT.CNP dan PT.TAA selama 18 bulan tidak di bangun atau dilakukan penggarapan oleh pihak perusahaan. 

Menurut management PT.CNP dan PT.TAA mengatakan bahwa bukan tidak mau melakukan penggarapan terhadap lahan-lahan tersebut melainkan mendapat protes dari LSM Green Peace bahwa pihak perusahaan ada menanam buah kelapa sawit di tanah gambut

Dari paparan perwakilan LO FGV Pontianak bahwa perusahaan PT. TAA dan PT. CNP sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku di Indonesia dan masalah sawit yang di tanam di tanah Gambut tidak menyalahi aturan yakni gambut dengan kedalaman tidak lebih dari 3 meter bisa dikelola.

"Hasil paparan dari dinas Lingkungan Hidup bahwa klaim atau protes yang dilakukan LSM/MGO/GREEN PEACE itu salah karena saat di undang tidak berani datang dan dari hasil kajian dinas Lingkungan Hidup bahwa PT CNP dan PT TAA tidak melanggar aturan yang ada di Indonesia," terangnya. 

 Menurut Perwakilan dari FGV Malaysia Datok Syehbandar mengatakan bahwa LSM GREEN PEACE Dunia pengaruhnya sangat besar dan mereka bisa memboikot hasil kebun kita, dan memboikot agar Bank tidak mengucurkan dana lagi ke kita sehingga perusahaan bisa kolap.
"Akan tetapi memohon hasil rapat ini dibuatkan satu laporan yang nantinya akan dibawa dan dibahas dalam pertemuan di Malaysia dan meminta waktu 2 Minggu sudah ada keputusan beroperasi kembali atau tidak kedua perusahaan ini dan selama kegiatan berlangsung situasi aman dan kondusif." paparDatok Syehbandar. 

Menurut Kapolsek Sebangki Ipda Hertomo Mengatakan bahwa agar semua pihak untuk menjaga situasi dan kondisi tetap aman kondusif terlebih di wilayah hukum Polsek Sebangki terkait permasalahan lahan yang belum di garap tersebut, kita tinggal menunggu hasilnya dari pihak management terang Kapolsek(Nes/ Deo H Tahta)

Polres Melawi Gelar Latihan Brata Kapuas Menjelang Penyelenggaraan Pilpres 2019


Melawi (Sorot Post)- Jelang pengamanan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang, Polres Melawi menggelar Latihan Pra Operasi Mantap Brata Kapuas 2018. Kegiatan ini digelar di Aula Tribrata Mapolres Melawi, Senin (17/9/2018) pagi.
Kapolres Melawi AKBP Ahmad Fadlin, S.I.K., M. Si membuka langsung kegiatan Lat Pra Ops "Operasi Mantap Brata Kapuas 2018, didampingi Perwakilan dari KPU, Bawaslu dan Kajari Sintang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Polres Melawi.
Dalam sambutannya Kapolres Melawi mengucapkan terimakasih kepada tamu undangan dan peserta Lat Pra Ops yang telah hadir.
"Operasi yang terdahulu menjadi acuan untuk kita memperbaiki dalam cb (cara bertindak) saat melaksanakan Operasi Mantap Brata Kapuas 2018 ini, tuturnya.
"Kita sadari bersama Operasi Mantap Brata Kapuas 2018 kali ini akan semakin berat karena pelaksanaan pemungutan Pilpres (pemilihan presiden) dan Pileg (pemilihan legislatif) secara bersamaan, tentunya tantang semakin berat namun koordinasi antara instasi apabila berjalan dengan baik maka seberat apapun tantang kedepannya dalam "Operasi Mantap Brata Kapuas 2018" ini akan kita jalankan dengan sukses, aman dan damai".
Kapolres Melawi menambahkan, Tujuannya dilaksanakan Latihan Pra Operasi Mantap Brata Kapuas 2018 adalah untuk menyamakan persepsi dalam mengevaluasi kegiatan operasi mantap praja kapuas 2018 yang sudah dilaksanakan baik kekurangannya maupun dalam hal-hal kesuksesannya dan menyusun rencana kegiatan operasi mantap brata kapuas 2019 yang akan dilaksanakan pada pemungutan suara Pilpres dan Pileg tahun 2019 yang akan datang agar berjalan dengan semestinya, ungkap Kapolres Melawi AKBP Ahmad Fadlin, S.I.K., M. Si.
Perwakilan dari KPU Kabupaten Melawi mengapresiasi Polres Melawi berhasil melaksanakan kegiatan pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2018 kemaren berjalan dengan aman, damai dan lancar.
"seperti yang sudah disampaikan oleh Kapolres Melawi tadi kedepannya akan semakin berat dalam pelaksanaan pemilihan umum, namun kita tetap optimis dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilpres dan Pileg tahun 2019 akan berjalan dengan aman, lancar dan damai, ucapnya.
Penekanan dari perwakilan pihak Kejaksaan Negeri Sintang yaitu Kejaksaan dituntut netral dalam pelaksanaan pemilihan umum Pileg dan Pilpres tahun 2019 sama seperti pihak Kepolisian maupun KPU maupun Bawaslu dituntut netral. Peran kejaksaan dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah yang diperdalam dalam bidang intelijen yaitu dalam penggalangan. Bertindak sebagai Kepala Bagian Operasi, Kabag Ops Polres Melawi AKP Sofyan menjelaskan Lat Pra Ops merupakan wadah dalam menyatukan persepsi untuk kelangsungan pemilihan umum tahun 2019 berjalan dengan aman, damai dan sejuk melalui operasi dengan sandi "Operasi Mantap Brata Kapuas 2018, Polres Melawi akan mengevaluasi kekurangan pada "Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 yaitu pemilihan Gubernur dan Wagub Kalbar dan akan mengoptimalkan kekurangan jumlah Personil Polres Melawi untuk melaksanakan pengamanan pemungutan suara Pileg dan Pilpres tahun 2019 agar berjalan dengan aman, damai dan sejuk. 
"Polres melawi dalam setiap tahapan Operasi Mantap Brata Kapuas 2018 akan melaksanakan dengan penuh dedikasi agar dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 nanti berjalan dengan aman, lancar dan kondusif, jelasnya.
"Penambahan jumlah TPS pada pemilihan umum Pilpres dan Pileg tahun 2019 bertambah menjadi 700 TPS dari 519 TPS pada pemungutan suara Pilgub tahun 2018 lalu, ini menjadi tantangan tersendiri baik dari pihak Kepolisian maupun dari pihak penyelenggara baik itu KPU dan Bawaslu Kabupaten Melawi, kuncinya koordinasi, kerjasama dan senergitas antara instansi adalah yang utama dalam kesuksesan pemilihan umum Pileg dan Pilpres tahun 2019 nanti, jelasnya.
AKP Sofyan memberikan penegasan kepada personil, agar dalam melaksanakan tugas pengamanan dilakukan denga penuh tanggungjawab. Tegasnya.  (Hadi)

LBH SBSI kalbar Bantu Advokasi Gratis Buat Kaum Buruh.

Selasa, 18 September 2018



Pontianak, ( SorotPost) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Buruh Sejahtera Indonesaia (SBS) Kalbar menyatakan akan memberikan bantuan advokasi atau pendampingan hukum gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami telah menyiapkan delapan orang advokat dan tiga orang paralegal untuk membantu masyarkat yang ingin mendapatkan bantuan hukum dari kami. Tanpa dipungut biaya alias gratis,” tegas Ketua SBSI Kalbar Sibarani diwawancarai SorotPost Minggu (16/9/18).

Ia sebutkan, ini dilakukan lantaran pihaknya melihat masih banyak masyarakat tidak mampu menghadapi berbagai persoalan hukum.

“Menjadi tugas dan tanggung jawab moral bagi kami agar masyarakat yang tidak mampu ini tidak terbebankan lagi soal biaya selain menghadapi proses hukum yang dihadapinya,” pungkasnya.( Jo)

Jokowi Dodo:Masyarakat Sudah Dewasa, Pintar Siapa Yang Harus Dipilih

Minggu, 16 September 2018


Sukaharjo (Sorot Post)-Kata Presiden seusai meninjau pelatnas Asian Para Games di Hartono Trade Center, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu, 15 September 2018, masyarakat Indonesia sudah semakin matang dan dewasa dalam menentukan pilihan. Termasuk dalam memilih anggota legislatif baik di DPRD tingkat Kota/Kabupaten, DPRD tingkat Provinsi, maupun di DPR dan DPD.
"Semuanya pasti mengacu melihat rekam jejak, _track record_ pasti dilihat, karakter pasti dilihat karena masyarakat semakin dewasa, semakin pintar melihat siapa yang harus dipilih," kata Joko Widodo. 
Presiden juga menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan mantan koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Seperti diketahui, uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis, 13 September 2018 lalu.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Itu keputusan yang memang harus kita hormati dan itu wilayahnya _judicial,_ di yudikatif. Kita tidak bisa intervensi," ujarnya, (IWO/ Latif).

PONTIANAK KOTA

KAPUAS HULU NEWS

SANGGAU NEWS

SINGKAWANG NEWS

MEMPAWAH NEWS

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS